70% Negara Akui Palestina, Partai Gelora Minta Kemlu Desak AS dan Uni Eropa

Namun, sikap AS tersebut mulai bergeser oleh tekanan perkembangan internasional mengenai Palestina, serta dinamika politik dan sosial yang terjadi di dalam negeri negeri Paman Sam itu sendiri. Bahkan para Senator dari Partai Demokrat juga sudah mendesak agar segera ada genjatan senjata antara Israel-Palestina, dan meminta Presiden AS Joe Biden bersikap keras ke Israel.

"Senator Demokrat menilai Israel sudah dianggap tidak punya moral, tidak demokratis dan rasis, bahkan apartheid. Kalau sudah menuduh rasis dan apartheid itu sudah tuduhan berat. 28 Senator dari Demokrat ingin ada genjatan senjata dan meminta Presiden Joe Biden keras kepada Israel," katanya.

Henwira menambahkan, saat ini di publik AS sudah ada pergeseran pemahaman yang berbeda mengenai Palestina dan Islam, yang menganggapnya bukan lagi terorisme, tetapi sudah menyangkut sisi kemanusian.

"Selama ini mengatakan, haknya Israel membela diri. Menyerang roket memang salah, tetapi ketika tidak ada harapan merdeka, putus asa, sikap warga Palestina juga tidak bisa disalahkan. Jadi ada pergerseran pemahaman," tutur Peneliti Senior Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) ini.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diharapkan bisa memainkan perannya lebih dalam untuk mendesak AS dan Uni Eropa, serta negara di dunia lainnya melalui 'govermment to goverment' dan menarik simpati masyarakatnya 'people to people'.

"Kita merdeka juga karena ada tekanan internasional kepada Belanda, harus ada diplomasi mengajak negara lain. Tetapi people to peolpe juga penting supaya nyambung agar AS dan Uni Eropa mengajak warganya sendiri untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bisa difaslitasi kedutaan," kata Henwira.