Jalan Mulus Alih Fungsi Lahan Pertanian
Senin, 20 April 2020 - 06:45 WIB
Sasaran tapak lahan bukan hanya perkebunan, kehutanan, dan pesisir-kelautan, melainkan juga lahan pertanian. Kini lahan pertanian sebagai basis produksi pangan mengalami rongrongan. Dengan begitu, RUU Cipta Kerja tidak hanya akan berdampak buruk pada nasib buruh di Indonesia, tetapi juga membahayakan bangunan sendi-sendi ekonomi rakyat, jaminan hak atas tanah, dan keamanan wilayah hidup bagi petani, masyarakat adat, buruh tani/kebun, nelayan, perempuan, masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan.
Jalan mulus dimulai dengan memasukkan klausul “Proyek Strategis Nasional” berdampingan dengan “kepentingan umum” dalam revisi Pasal 44 ayat 2 UU No 41/2009 dan Pasal 19 ayat 2 UU No 22/2019. Dengan klausul ini, proyek strategis nasional yang menjadi jualan periode pertama Presiden Jokowi mendapatkan prioritas setara kepentingan umum. Implikasinya, tapak lahan pertanian tidak lagi steril dan terlindung dari proyek-proyek mercusuar, jorjoran pembangunan infrastruktur, dan hasrat yang serbafisik.
Bahkan, kemudahan alih fungsi itu telah merambah wilayah paling sakral; lahan pertanian yang memiliki jaringan pengairan lengkap. Sejak Orde Baru, negeri ini jatuh bangun membangun sawah, kemudian melengkapinya dengan irigasi, baik teknis maupun semiteknis. Hasilnya, dari 7,4 juta hektare lahan sawah, belum semua dilengkapi fasilitas irigasi. Lahan sawah beririgasi telah menjadi pilar utama produksi pangan pokok domestik. Lahan itu itu pula yang membuat Indonesia tidak sepenuhnya bergantung impor. Kini lewat RUU Cipta Kerja, hasil kerja puluhan tahun itu terancam lewat perubahan Pasal 19 ayat 4 UU No 22/2019 yang mengecualikan lahan pertanian beririgasi dari konversi.
Tidak cukup di situ, untuk memuluskan alih fungsi, empat syarat yang tertuang di Pasal 44 ayat 3 UU No 41/2009 dan Pasal 19 ayat 3 UU No 22/2019 juga dihilangkan. Padahal, empat syarat ini, yakni dilakukan kajian kelayakan strategis disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti, sebenarnya menjadi perisai penting untuk membendung maraknya alih fungsi. Satu-satunya yang dipertahankan hanya keharusan menyediakan lahan pengganti paling lama 24 bulan.
Bisa dibayangkan, tanpa RUU Cipta Kerja saja, dalam 10 tahun (2003–2013) tercatat konversi tanah pertanian ke fungsi nonpertanian per menitnya 0,25 hektare dan satu rumah tangga petani hilang terlempar keluar sektor nonpertanian. Selain itu, terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6% menjadi 4,9% dan peningkatan jumlah petani guram menjadi 56%. Hasil kajian dan monitor KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun nonirigasi, mengalami penurunan rata-rata 650.000 hektare dalam 10 tahun.
Jalan mulus dimulai dengan memasukkan klausul “Proyek Strategis Nasional” berdampingan dengan “kepentingan umum” dalam revisi Pasal 44 ayat 2 UU No 41/2009 dan Pasal 19 ayat 2 UU No 22/2019. Dengan klausul ini, proyek strategis nasional yang menjadi jualan periode pertama Presiden Jokowi mendapatkan prioritas setara kepentingan umum. Implikasinya, tapak lahan pertanian tidak lagi steril dan terlindung dari proyek-proyek mercusuar, jorjoran pembangunan infrastruktur, dan hasrat yang serbafisik.
Bahkan, kemudahan alih fungsi itu telah merambah wilayah paling sakral; lahan pertanian yang memiliki jaringan pengairan lengkap. Sejak Orde Baru, negeri ini jatuh bangun membangun sawah, kemudian melengkapinya dengan irigasi, baik teknis maupun semiteknis. Hasilnya, dari 7,4 juta hektare lahan sawah, belum semua dilengkapi fasilitas irigasi. Lahan sawah beririgasi telah menjadi pilar utama produksi pangan pokok domestik. Lahan itu itu pula yang membuat Indonesia tidak sepenuhnya bergantung impor. Kini lewat RUU Cipta Kerja, hasil kerja puluhan tahun itu terancam lewat perubahan Pasal 19 ayat 4 UU No 22/2019 yang mengecualikan lahan pertanian beririgasi dari konversi.
Tidak cukup di situ, untuk memuluskan alih fungsi, empat syarat yang tertuang di Pasal 44 ayat 3 UU No 41/2009 dan Pasal 19 ayat 3 UU No 22/2019 juga dihilangkan. Padahal, empat syarat ini, yakni dilakukan kajian kelayakan strategis disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti, sebenarnya menjadi perisai penting untuk membendung maraknya alih fungsi. Satu-satunya yang dipertahankan hanya keharusan menyediakan lahan pengganti paling lama 24 bulan.
Bisa dibayangkan, tanpa RUU Cipta Kerja saja, dalam 10 tahun (2003–2013) tercatat konversi tanah pertanian ke fungsi nonpertanian per menitnya 0,25 hektare dan satu rumah tangga petani hilang terlempar keluar sektor nonpertanian. Selain itu, terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6% menjadi 4,9% dan peningkatan jumlah petani guram menjadi 56%. Hasil kajian dan monitor KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun nonirigasi, mengalami penurunan rata-rata 650.000 hektare dalam 10 tahun.
Lihat Juga :