Jalan Mulus Alih Fungsi Lahan Pertanian
Senin, 20 April 2020 - 06:45 WIB
Oleh: Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010–Sekarang). Foto/Ist
Oleh: Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010–Sekarang)
LAHAN pertanian mengalami ancaman alih fungsi yang serius. Demi investasi nonpertanian, RUU Cipta Kerja melakukan perubahan fundamental terhadap UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Tujuan utamanya tidak lain mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), real estat, tol, bandara, sarana pertambangan, dan energi.
Dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, perubahan UU No 41/2009 dan UU No 22/2019 menyentuh aspek sanksi dan pengadaan lahan. Selama ini ada keluhan berulang bahwa pengadaan tanah untuk investasi dan aneka proyek pembangunan amat sulit, mahal, dan memakan waktu. Aneka rencana proyek berhenti tidak bisa dieksekusi. RUU Cipta Kerja digadang-gadang bertujuan memuluskan pelbagai kesulitan pengadaan tanah buat investasi.
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010–Sekarang)
LAHAN pertanian mengalami ancaman alih fungsi yang serius. Demi investasi nonpertanian, RUU Cipta Kerja melakukan perubahan fundamental terhadap UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU No 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Tujuan utamanya tidak lain mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), real estat, tol, bandara, sarana pertambangan, dan energi.
Dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, perubahan UU No 41/2009 dan UU No 22/2019 menyentuh aspek sanksi dan pengadaan lahan. Selama ini ada keluhan berulang bahwa pengadaan tanah untuk investasi dan aneka proyek pembangunan amat sulit, mahal, dan memakan waktu. Aneka rencana proyek berhenti tidak bisa dieksekusi. RUU Cipta Kerja digadang-gadang bertujuan memuluskan pelbagai kesulitan pengadaan tanah buat investasi.
Lihat Juga :