Tekan Produk Impor, La Nyalla Dorong Pemerintah Atur Regulasi Pasar Digital

Selasa, 11 Mei 2021 - 14:02 WIB
loading...
Tekan Produk Impor,...
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti perkembangan pasar bebas berbasis e-commerce yang dikuasai produk impor.

La Nyalla meminta pemerintah membuat regulasi yang mengatur pasar digital sehingga produk lokal memiliki peluang yang sama besar.

Dia juga menyoroti laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyatakan 93% pasar digital diisi oleh produk impor. "Itu kan artinya produk lokal kita hanya 7 persen. Ini harus menjadi perhatian bersama karena UKM kita bisa tergerus kalau kondisi ini tidak diperbaiki," ujarnya, Selasa (11/5/2021).

Dia menilai perkembangan pasar digital Indonesia sangat maju. Sayangnya, peran produk lokal masih sangat kecil sehingga perlu digenjot agar bisa tumbuh lebih besar.

"Pemerintah harus mampu mengatur mekanisme pasar digital agar Indonesia tidak hanya menjadi market, tetapi juga menjadi produsen yang dapat mendominasi pasar," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat berbagai inisiatif agar produk lokal bisa semakin meningkat di pasar digital. Selain regulasi yang baik, kata dia, pendampingan kelompok usaha kecil juga diharapkan dilakukan semaksimal mungkin.

"Masalah yang harus jadi perhatian juga soal kemampuan pelaku UKM dan UMKM dalam hal penggunaan teknologi. Ada banyak mbah-mbah di daerah yang punya produk lokal berkualitas tinggi yang tidak kalah saing. Persoalannya, mereka belum melek teknologi makanya butuh pendampingan intens," papar La Nyalla.Baca juga: La Nyalla: Pesantren Punya Peran Besar Memajukan Indonesia

Berdasarkan data YLKI, baru 9 juta atau sekitar 10% saja UKM dan UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Hal tersebut dinilai LaNyalla menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

Dia menegaskan, DPD akan menugaskan Komite II yang membidangi urusan perdagangan untuk ikut memberikan pendampingan di daerah. Namun pemerintah daerah juga diminta proaktif dan memiliki terobosan yang mampu membawa banyak pelaku UKM lokal ke ekonomi digital.

"Untuk menjadi tuan rumah pasar digital, pemerintah harus serius menumbuhkan pelaku usaha UKM dan UMKM selain kuantitas juga kualitas yang memenuhi standar pasar digital," ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga menyoroti pelaku e-commerce yang menjual produk asing lintas negara dengan melakukan predatory pricing atau kecurangan sehingga menghancurkan harga. "Praktik-praktik ilegal platform itu menghancurkan UKM dan UMKM Indonesia jadi perlu ada regulasi khusus untuk menertibkan mereka agar tidak menjatuhkan produk lokal dengan harga murah, seperti yang beberapa lalu juga sudah menjadi perhatian serius Presiden Jokowi," sambungnya.Baca juga: Sering Berdebat di Twitter, Yunarto Wijaya Kenang Tengku Zulkarnain: Hormat Setinggi-tingginya

Menurut La Nyalla, regulasi yang mengatur diskon harga di e-commerce akan menciptakan pasar yang adil bagi produsen dan konsumen. Dia juga menyerukan agar masyarakat lebih mencintai produk-produk dalam negeri.

"Saya berharap agar konsumen Indonesia mendukung perkembangan UKM dan UMKM lokal. Mari bersama-sama kita bantu industri lokal. Belilah barang-barang di platform e-commerce dari pedagang dalam negeri. Dengan kita mencintai produksi lokal, maka UMKM Indonesia bisa naik daun dan membantu pertumbuhan ekonomi negara," kata lulusan Universitas Brawijaya ini.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
5 Bos Perusahaan Gula...
5 Bos Perusahaan Gula Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula
DPD RI Gelar DPD Award...
DPD RI Gelar DPD Award 2025 Perdana, Sultan Najamudin: Saatnya Temukan Pahlawan Lokal di Daerah
Ribuan Kantong Darah...
Ribuan Kantong Darah Terkumpul, Aksi DPD RI Selaras Asta Cita Presiden Prabowo
Asosiasi Pegiat Tol...
Asosiasi Pegiat Tol Indonesia Sambangi Kemenhub dan Kemendag
Kejagung Limpahkan 9...
Kejagung Limpahkan 9 Tersangka Kasus Impor Gula ke Kejari Jakpus
Korupsi Gerobak Kemendag,...
Korupsi Gerobak Kemendag, 2 Orang Didakwa Rugikan Negara Rp61,5 Miliar
Ini Jenis Produk Sawit...
Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
Prihatin Harga Telur...
Prihatin Harga Telur Anjlok, Sarifah DPR Dorong Kemendag Gandeng BGN
Rekomendasi
Selat Hormuz Sempat...
Selat Hormuz Sempat Lumpuh, Raja-raja Minyak Arab Garap Proyek Pipa Raksasa
154 Warga Terjangkit...
154 Warga Terjangkit ISPA Imbas Kebakaran TPA Jatiwaringin, Mayoritas Balita-Ibu Hamil
Syngenta Indonesia Kenalkan...
Syngenta Indonesia Kenalkan Inovasi Pertanian di PENAS KTNA XVII
Berita Terkini
Pakar Hukum Tegaskan...
Pakar Hukum Tegaskan Karya Jurnalistik Tak Bisa Dijadikan Barang Bukti Persidangan Dokter Tifa
Di Rakernas APEKSI,...
Di Rakernas APEKSI, Menko AHY: Wali Kota Adalah Duta Terbaik untuk Tarik Investasi dan Layani Rakyat Perkotaan
KPK Tahan Tersangka...
KPK Tahan Tersangka Kasus Suap Audit BPK di Muara Enim
1 Abad Kelahiran Rahmi...
1 Abad Kelahiran Rahmi Hatta Momen Refleksi Nilai Keteladanan bagi Generasi Muda
Menhut Raja Juli Bakal...
Menhut Raja Juli Bakal Kooperatif soal Pengusutan Kasus Bupati Kuansing
Presiden Lukashenko...
Presiden Lukashenko Sebut Indonesia Mitra Penting Belarus di Asia Tenggara
Infografis
Pemerintah Tidak Merekomendasikan...
Pemerintah Tidak Merekomendasikan Impor KRL Bekas dari Jepang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved