Soal KKB Papua, GMNI Tegaskan Separatisme Bertentangan dengan Kemanusiaan

Arjuna menyampaikan, jika ada reaksi terhadap gerakan separatisme KKB dari pemerintah dan aparat dalam bentuk operasi keamanan wajar dilakukan karena semua negara akan bereaksi jika mendapat ancaman apalagi ancaman tersebut dilakukan secara sistematis dan mengancam nyawa manusia.

Baca juga: KKB di Papua Ditetapkan sebagai Teroris, BIN Optimalkan Deteksi Dini

Namun menurut Arjuna, operasi kemanan tersebut harus tetap dalam bingkai mengamankan warga sipil dari ancaman KKB serta menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tidak boleh lebih dari bingkai memberi rasa aman bagi warga sipil dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan NKRI.

"Saya kira wajar jika ada operasi keamanan dilakukan pasca aksi KKB di Papua. Semua negara di dunia ketika mendapat anacaman apalagi sudah ada korban tewas pasti akan bereaksi. Paling tidak bereaksi dalam bingkai mengamankan warganya dan menjaga keutuhan serta kedaulatan negaranya, karena ini juga amanah konstitusi," lanjut Arjuna

Arjuna tidak sepakat jika memperlawankan antara kebijakan pengelolaan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman KKB di Papua dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Menurut Arjuna, meluasnya gerakan KKB di Papua berpontensi mengancam keamanan nasional merupakan sebuah fakta, dan kebijakan penyelenggaraan keamanan untuk menangani agresifnya serangan KKB di Papua juga bertujuan melindungi keamanan warga sipil di Papua.