Akademisi: Sanksi SKB 3 Menteri Jangan Mengancam Dana Bos

Jika pemerintah ingin memberikan sanksi, lanjut Khairul, hendaknya sanksi dikenakan kepada pemerintah daerah bukan berkenaan dengan hak-hak anak sekolah.

"Kalau menteri mengatur itu, saksi teguran, mungkin ada koreksi terhadap kebijakan-kebijakan apa, atau mungkin juga dana perimbangan, tiu kan dana pemerintah silahkan kalau itu mau diancam, kalau dana BOS jangan hak anak, itu kewajiban negara yang harus dipenuhi," kata Khairul.



Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengharapkan adanya revisi SKBTiga Menteri soal seragam sekolah terutama soal sanksi.

Menurutnya, sanksi tersebut menimbulkan perasaan ngeri-ngeri sedap bagi kepala sekolah dan pemerintah kota, karena ada 150 ribu siswa yang akan terlantar gara-gara sanksi SKB Tiga Menteri.

Pihaknya juga sudah berupaya mengkoordinasikan dengan DPRD Kota Padang agar tidak terlambat menindaklanjuti SKB Tiga Menteri supaya tidak berdampak kepada peserta didik.

"Tapi alhamdulillah walau sanksi itu ada, ternyata dana BOS triwulan pertama sudah ditransfer, ini jadi kegembiraan tersendiri," ujar Habibul. CM