Pascamusibah KRI Nanggala, Pemerintah Didesak Percepat Holding BUMN Pertahanan

Rabu, 28 April 2021 - 17:14 WIB
Ketua bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat (Matnoer) mencatat adanya ketimpangan anggaran terkait dengan pertahanan nasional di antara tiga matra. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang menewaskan 53 awak kapalnya di Perairan Utara Bali pada Sabtu (25/4/2021) lalu menyedot perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Pasca musibah itu, Partai Gelora menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi sistem anggaran pertahanan nasional, terutama terkait dengan ketersediaan investasi dan ketimpangan anggaran antarmatra.

Ketua bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat (Matnoer) mencatat adanya ketimpangan anggaran terkait dengan pertahanan nasional di antara tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)."Tercatat bahwa pada APBN 2020 TNI AD dengan alokasi Alutsista sebesar Rp4,5 miliar. Sementara, TNI AL alokasi Alutsista Rp4,1 miliar dan TNI AU alokasi Alutsista Rp2,1 miliar," kata Matnoer dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021). Baca juga: Kapal Perang Turki Kibarkan Bendara Sinyal Pray for KRI Nanggala



Selain itu, kata dia, alokasi peremajaan Alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga terbilang kecil, sementara peremajaan memerlukan biaya yang besar. Kata dia, masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan alutsista sekitar Rp45-Rp50 miliar per tahun atau total Rp135-Rp150 miliar. Baca juga: UAS Ajak Patungan Beli Kapal Selam, Ustaz Yusuf Mansur Beri Dukungan

Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!