Pascamusibah KRI Nanggala, Pemerintah Didesak Percepat Holding BUMN Pertahanan

Maka itu, dia meminta pemerintah untuk mengambil langkah kreatif dari pengambilan sejumlah kebijakan seperti mengaktifkan BUMN pertahanan yang masif. "Untuk meremajaan alutsista nasional, Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN ketahanan. Saat ini Pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan holding BUMN pertahanan. Holding tersebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana," imbuhnya.

Dia melihat holding BUMN pertahanan masih memiliki implementasi yang masih lamban. Pasalnya, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan BUMN pertahanan dalam menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Apabila holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan dengan cepat, peremajaan alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud," kata ekonom Narasi Institute ini.

Matnoer memandang holding BUMN tersebut perlu dipercepat dan pelibatan multitalent bangsa dalam BUMN tersebut perlu harus dilakukan."Holding BUMN Pertahanan harus melibatkan para profesional, ahli keuangan sertaberbagai profesi lain, terkesan saat ini pembentukan BUMN pertahanan tersebut hanya didominasi para veteran tentara dan mafia pertahanan yang rawan dengan konflik kepentingan," pungkasnya.