Siang Ini, PN Jaksel Panggil Anak Reza Chalid
Kamis, 15 April 2021 - 10:30 WIB
“Sepertinya bukan (Jiwasraya). Tapi, benar hari ini sidangnya dan masih saksi-saksi dari JPU,” ujar Haruno di Jakarta, Kamis (15/4/2021).
Mengenai detail kasus dan saksi-saksi lain, Haruno menyerahkan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Dia hanya menjelaskan, Kerry dipanggil sebagai saksi pelapor atas kasus sengketa pidana di salah satu perusahaan. “Kalau masalah siapa saksi yang akan dihadirkan adalah terserah JPU,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda, tersangka utama kasus Jiwasraya, Benny Tjokro menantang aparat hukum agar berani mengusut peran seluruh emiten saham dalam kasus Jiwasraya. “Berarti masih ada sisa 122 emiten lainnya. Kenapa itu tidak diaudit juga? Jadi jangan capnya hanya dua emiten saja, masih ada 122 emiten lainnya,” ujar pengacara Benny Tjokro, Bob Hasan. Baca juga: Setelah ke PDIP, Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Nasdem
Sebelumnya, nama Kerry juga sempat dilaporkan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) ke KPK pada Oktober 2020 terkait pengelolaan gas di Bekasi yang diduga merugikan negara. Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi hasil tindak lanjut dari laporan Kompak tersebut.
Mengenai detail kasus dan saksi-saksi lain, Haruno menyerahkan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Dia hanya menjelaskan, Kerry dipanggil sebagai saksi pelapor atas kasus sengketa pidana di salah satu perusahaan. “Kalau masalah siapa saksi yang akan dihadirkan adalah terserah JPU,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda, tersangka utama kasus Jiwasraya, Benny Tjokro menantang aparat hukum agar berani mengusut peran seluruh emiten saham dalam kasus Jiwasraya. “Berarti masih ada sisa 122 emiten lainnya. Kenapa itu tidak diaudit juga? Jadi jangan capnya hanya dua emiten saja, masih ada 122 emiten lainnya,” ujar pengacara Benny Tjokro, Bob Hasan. Baca juga: Setelah ke PDIP, Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Mengadu ke Nasdem
Sebelumnya, nama Kerry juga sempat dilaporkan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) ke KPK pada Oktober 2020 terkait pengelolaan gas di Bekasi yang diduga merugikan negara. Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi hasil tindak lanjut dari laporan Kompak tersebut.
(kri)
Lihat Juga :