Tjahjo Kumolo Sebut Implementasi Kebijakan Satu Peta Baru Mencapai 68,57%
Selasa, 13 April 2021 - 13:56 WIB
MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa implementasi kebijakan satu peta belum maksimal. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Sektor perizinan dan tata niaga menjadi salah satu sektor fokus dalam aksi strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi 2019-2020. Salah satu bagiannya adalah implementasi kebijakan satu peta .
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa implementasi kebijakan satu peta belum maksimal.
"Salah satu permasalahan yang sekarang belum mencapai poin hasil ini adalah masalah implementasi kebijakan satu peta. Baru mencapai 68,57%," katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: 51 Tahun BIG, Satu Peta Satu Data Satu Nusantara dalam Era Urun Daya
Data surat keputusan, lampiran peta dan peta digital yang masih dalam proses kompilasi izin lokasi (ILOK) dan izin usaha perkebunan (IUP) yakni Kalimantan Timur 94%, Papua: 68%, Riau 42%, Sulawesi Barat 65%.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa implementasi kebijakan satu peta belum maksimal.
"Salah satu permasalahan yang sekarang belum mencapai poin hasil ini adalah masalah implementasi kebijakan satu peta. Baru mencapai 68,57%," katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
Baca juga: 51 Tahun BIG, Satu Peta Satu Data Satu Nusantara dalam Era Urun Daya
Data surat keputusan, lampiran peta dan peta digital yang masih dalam proses kompilasi izin lokasi (ILOK) dan izin usaha perkebunan (IUP) yakni Kalimantan Timur 94%, Papua: 68%, Riau 42%, Sulawesi Barat 65%.
Lihat Juga :