Pemimpin Daerah Awards 2024, Menpan Minta Pemda Tak Lagi Bikin Aplikasi Layanan Publik

Jum'at, 09 Agustus 2024 - 16:01 WIB
loading...
Pemimpin Daerah Awards...
Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta kepala daerah tidak lagi membuat aplikasi layanan publik. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut, saat ini Indonesia telah memiliki 27.000 aplikasi untuk pelayanan masyarakat. Menpan melarang pembuatan aplikasi baru berkedok membantu pelayanan masyarakat.

"Sekarang kita sudah dilarang membuat aplikasi karena total aplikasi kita sudah 27.000 aplikasi," kata Azwar Anas saat memberikan sambutan di acara Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggaran iNews Media Group, Jumat (9/8/2024).

Baca juga: iNews Media Group Gelar Pemimpin Daerah Awards 2024, Menpan RB: Bentuk Kepedulian Media

Azwar Anas mengatakan, banyaknya aplikasi justru tidak membantu masyarakat dalam proses birokrasi. Sebaliknya, masyarakat juga semakin sulit akibat banyaknya aplikasi. "Maka tidak boleh lagi satu inovasi satu aplikasi," jelas dia.

Azwar Anas mencontohkan adanya aplikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang jumlahnya 400. Kemenkes pun memangkas ratusan aplikasi itu hanya menjadi satu aplikasi.

"Sehingga dengan demikian para penerima penghargaan, pulang segera kita pangkas berbagai aplikasi seperti di Kementerian Kesehatan," tegas dia.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
BNPP Raih Peningkatan...
BNPP Raih Peningkatan Signifikan Capaian Reformasi Birokrasi 2025 dari Kemenpan RB
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Mendagri Berikan Penghargaan...
Mendagri Berikan Penghargaan Satyalancana kepada 7 Tokoh Atas Inovasi Sektor Maritim
Perkuat Penanganan Bencana...
Perkuat Penanganan Bencana Daerah, Kemendagri Dorong Transformasi Tata Kelola BPBD
11 Kepala Daerah Terjaring...
11 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Wamendagri: Ini Alarm Keras Ya!
Kemendagri Percepat...
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Tiga Kabupaten di Sultra
KAI Jadi Benchmark Layanan...
KAI Jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia, Dinilai Mampu Bersaing secara Global
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Rekomendasi
Raih Penghargaan Garda...
Raih Penghargaan Garda Kemanusiaan Aceh, Safrizal: Penanganan Bencana Kerja Kolaboratif
Asprindo Dorong Skema...
Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Tepis Ada Pembagian...
Tepis Ada Pembagian Keuntungan Program MBG ke Presiden, Kepala BGN: Hoaks
Infografis
Kemendagri Sanksi Daerah...
Kemendagri Sanksi Daerah Tak Respons Permintaan Layanan Online
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved