Buru Aset BLBI, Wamenkumham: Perlu UU Perampasan Aset

Sabtu, 10 April 2021 - 11:12 WIB
paya memburu dan mengembalikan berbagai aset karena utang perdata dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar negeri sangat mungkin akan penuh liku dan diperkirakan bakal memakan waktu lama. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Upaya memburu dan mengembalikan berbagai aset karena utang perdata dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar negeri sangat mungkin akan penuh liku dan diperkirakan bakal memakan waktu lama. Kenapa?

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal, UU ini merupakan perintah dari Konvensi Antikorupsi PBB 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No 7/2006.



Selain membasmi korupsi secara efektif dan efisien serta kerja sama internasional (antarnegara), pengembalian aset juga menjadi tujuan Konvensi PBB. Pengembalian aset terdiri atas tindakan melacak, menyita, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada pemilik yang sah.

“Adanya UU Perampasan Aset akan sangat menolong. Tanpa UU ini, upaya yang dilakukan bukan hal mudah. Perjalanannya akan panjang. Seperti dari Kaliurang (DIY) ke California (AS),” seloroh Edward dalam temu media di Jakarta, Jumat 9 April 2021. Baca juga: Presiden Jokowi Keluarkan Kepres Satgas BLBI, Ini Rincian Tugasnya
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!