Pengalihan Pengelolaan TMII Diharapkan Tetap Memperkokoh Ketahanan Budaya
Kamis, 08 April 2021 - 18:51 WIB
Pengamat dan Penggiat Budaya, Mas'ud Thoyib mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah memelihara dan melestarikan TMII tanpa istilah mengambil alih. Ia mengingatkan, 4 tahun lagi TMII berusia 50 tahun dan menjadi benda cagar budaya.
“Kewajiban negara untuk memelihara dan membiayai pelestarian dan operasional TMII. Seperti halnya Museum Nasional dan benda cagar budaya lainnya untuk dimasukkan ke APBN,” papar Mas'ud Thoyib. Lihat foto-foto: Mengintip Kondisi TMII yang Akan Dikelola Pemerintah
Penggiat Budaya, Sigit Gunarjo menuturkan, setelah era reformasi, pemerintah pusat dinilai kurang peduli terhadap TMII. TMII dibiarkan jalan sendiri. “Pemerintah wajib mengucapkan terima kasih kepada YHK yang dengan dedikasinya mengelola TMII selama 45 tahun secara mandiri. Tetap setia membayar pajak dan memenuhi regulasi lain sesuai aturan Pemerintah,” ujar
Sigit berharap pengelolaan TMII ke depan seyogyanya tetap berkolaborasi. Melibatkan unsur YHK serta Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) TMII. TMII merupakan destinasi wisata budaya non-profit. Ada unsur pelestarian budaya, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
“Dengan komposisi dan sinerji pengelolaan tersebut diharapkan TMII semakin maju, dan berkembang. Lestari budayanya dan sejahtera karyawannya. Berhasil guna dapat menggerakkan potensi anjungan, museum dan unit rekreasi dalam rangka pemajuan kebudayaan di Indonesia,” tuturnya.
Terkait pengalihan pengelolaan TMII, Penggiat Seni dan Budaya, Ertis Yulia, mengharapkan perubahan tersebut dapat membawa dampak lebih baik dan selayaknya didukung.
“Harapan saya TMII semakin berjaya dan menebar manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Semoga dengan kebijakkan, komitmen dan dukungan Pemerintah dan support dari para cendekiawan TMII lebih baik. Kurang bijaksana jika hanya mengkritik tanpa memahami permasalahan yang dihadapi. Kita harus memberi andil positif,” ujar budayawan, yang kini menjabat sebagai koordinator Anjungan Daerah TMII ini.
“Kewajiban negara untuk memelihara dan membiayai pelestarian dan operasional TMII. Seperti halnya Museum Nasional dan benda cagar budaya lainnya untuk dimasukkan ke APBN,” papar Mas'ud Thoyib. Lihat foto-foto: Mengintip Kondisi TMII yang Akan Dikelola Pemerintah
Penggiat Budaya, Sigit Gunarjo menuturkan, setelah era reformasi, pemerintah pusat dinilai kurang peduli terhadap TMII. TMII dibiarkan jalan sendiri. “Pemerintah wajib mengucapkan terima kasih kepada YHK yang dengan dedikasinya mengelola TMII selama 45 tahun secara mandiri. Tetap setia membayar pajak dan memenuhi regulasi lain sesuai aturan Pemerintah,” ujar
Sigit berharap pengelolaan TMII ke depan seyogyanya tetap berkolaborasi. Melibatkan unsur YHK serta Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) TMII. TMII merupakan destinasi wisata budaya non-profit. Ada unsur pelestarian budaya, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
“Dengan komposisi dan sinerji pengelolaan tersebut diharapkan TMII semakin maju, dan berkembang. Lestari budayanya dan sejahtera karyawannya. Berhasil guna dapat menggerakkan potensi anjungan, museum dan unit rekreasi dalam rangka pemajuan kebudayaan di Indonesia,” tuturnya.
Terkait pengalihan pengelolaan TMII, Penggiat Seni dan Budaya, Ertis Yulia, mengharapkan perubahan tersebut dapat membawa dampak lebih baik dan selayaknya didukung.
“Harapan saya TMII semakin berjaya dan menebar manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Semoga dengan kebijakkan, komitmen dan dukungan Pemerintah dan support dari para cendekiawan TMII lebih baik. Kurang bijaksana jika hanya mengkritik tanpa memahami permasalahan yang dihadapi. Kita harus memberi andil positif,” ujar budayawan, yang kini menjabat sebagai koordinator Anjungan Daerah TMII ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(poe)
tulis komentar anda