Keadilan Pembiayaan bagi Nelayan Kecil

Persoalan ini merupakan tantangan yang harus dijawab bersama. Kita mafhum, pemerintah telah berupaya menggali berbagai strategi untuk menjawab persoalan ini. Sejak 1980-an pemerintah telah merancang program untuk membuat skema kredit khusus bagi nelayan, tetapi banyak mengalami kegagalan karena nelayan tidak mampu menyelesaikan pembayaran. Salah satu inisiatif baru yang digulirkan sejak 2015 adalah Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline), yaitu program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Dari data yang disajikan OJK, program ini mengalami tren positif meskipun secara nominal belum signifikan jumlahnya.

Peluang besar sebenarnya ada pada skema pembiayaan mikro dan kecil non-perbankan yang dianggap lebih mudah diakses nelayan. Salah satunya melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. N amun skema pembiayaan ini juga masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Nelayan banyak mengeluhkan model analisis kelayakan kredit lembaga ini lebih mirip standard operating procedure (SOP) perbankan konvensional sehingga tetap menyulitkan nelayan kecil untuk mengakses pembiayaan.

Keberhasilan pembiayaan bagi nelayan kecil sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga keuangan formal seperti perbankan melakukan inovasi strategi pembiayaan yang lebih adaptif. Juga mempromosikan pola pembiayaan yang lebih fleksibel, kemampuan untuk merespons perubahan, dan mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Promosi dan sosialisasi informasi harus menjadi bagian integral dari penguatan infrastruktur institusi perbankan yang menjangkau luas hingga ke kampung-kampung nelayan. Sejalan dengan itu nelayan juga harus memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya sehingga membantu perbankan memahami karakteristik usaha yang dijalankan. Hal tersebut dapat dilakukan, misalnya memperbaiki manajemen keuangan keluarga, membuat pencatatan data produksi penangkapan perikanan, hingga penerapan best handling practices (cara-cara penanganan ikan hasil tangkapan yang baik). Dalam hal ini organisasi nelayan, penyuluh atau koperasi perikanan dapat mengambil peran untuk melakukan pendidikan dan pendampingan di lapangan.