Nelayan Minta Perhatian Pemerintah soal Keselamatan Kerja dan Upah Layak
Rabu, 14 Januari 2026 - 16:49 WIB
loading...
Serikat nelayan pesisir meluncurkan platform atau wadah pemenuhan hak nelayan atau Fishers Rights Network (FRN). Nelayan meminta perhatian pemerintah dan DPR mengambil langkah nyata mewujudkan penghidupan layak. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Serikat nelayan pesisir meluncurkan sebuah platform atau wadah pemenuhan hak nelayan atau Fishers' Rights Network (FRN). Lewat wadah ini, nelayan meminta perhatian Pemerintah Indonesia dan DPR RI mengambil langkah nyata mewujudkan keadilan, perlindungan, serta penghidupan yang layak di sektor perikanan.
Dalam dialog kebijakan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara membahas platform kebijakan publik yang mempertemukan nelayan, serikat pekerja, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca juga: Hore! 2.125 Nelayan Kabupaten Bekasi Terima Bantuan Subsidi Upah
Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu mengatakan, platform ini merupakan hasil diskusi panjang dan alot yang melibatkan berbagai elemen nelayan. Platform ini akan menjadi alat perjuangan nelayan, tidak hanya dalam aspek kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kepastian hukum.
"Platform ini menjadi tool kita untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan secara menyeluruh, termasuk kepastian hukum. Ini akan menjadi representasi tuntutan nelayan yang nantinya disampaikan kepada pemerintah, pengusaha, hingga pihak-pihak dalam rantai pasok," ujar Ilyas, Rabu (14/1/2026).
Menurut dia, Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak regulasi di sektor perikanan, namun tantangan terbesar terletak pada pengawalan implementasi di lapangan. Karena itu, SPPI menekankan pentingnya percepatan ratifikasi Konvensi ILO C188.
"Ratifikasi C188 bukan hanya soal administrasi hukum, tapi soal harkat dan martabat bangsa sebagai negara maritim. Nelayan harus berdaya sekaligus sejahtera," tegasnya.
Dalam dialog kebijakan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara membahas platform kebijakan publik yang mempertemukan nelayan, serikat pekerja, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca juga: Hore! 2.125 Nelayan Kabupaten Bekasi Terima Bantuan Subsidi Upah
Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu mengatakan, platform ini merupakan hasil diskusi panjang dan alot yang melibatkan berbagai elemen nelayan. Platform ini akan menjadi alat perjuangan nelayan, tidak hanya dalam aspek kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kepastian hukum.
"Platform ini menjadi tool kita untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan secara menyeluruh, termasuk kepastian hukum. Ini akan menjadi representasi tuntutan nelayan yang nantinya disampaikan kepada pemerintah, pengusaha, hingga pihak-pihak dalam rantai pasok," ujar Ilyas, Rabu (14/1/2026).
Menurut dia, Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak regulasi di sektor perikanan, namun tantangan terbesar terletak pada pengawalan implementasi di lapangan. Karena itu, SPPI menekankan pentingnya percepatan ratifikasi Konvensi ILO C188.
"Ratifikasi C188 bukan hanya soal administrasi hukum, tapi soal harkat dan martabat bangsa sebagai negara maritim. Nelayan harus berdaya sekaligus sejahtera," tegasnya.
Lihat Juga :
