Kisruh Partai Demokrat Menjadi Ujian bagi Kemenkumham

JAKARTA - Dualisme kepengurusan sebuah partai politik sering terjadi di Indonesia. Beberapa partai politik yang pernah mengalaminya di antaranya PPP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Berkarya.

Kini, dualisme itu melanda Partai Demokrat setelah mereka yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

(Baca: Benny Singgung Kisruh Demokrat kepada Yasonna, Golkar dan PPP Janji Bocorkan Doa)



Nah, konflik di Partai Demokrat itu dinilai menjadi ujian bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), apakah kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Laoly itu memihak kepada kubu Moeldoko hasil KLB di Sibolangit atau kubu AHY.

“Yup. Ujian keberpihakan. Ujian menegakkan keadilan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu (17/3/2021).

Ujang mengatakan, mata seluruh rakyat Indonesia sedang mengawasi Kemenkumham. “Apakah akan berbuat adil atau sewenang-wenang. Prinsip keadilan mesti ditegakkan untuk menjaga kepastian hokum,” ujar Ujang.

(Baca: Kisruh Internal Demokrat, Polri Diharap Kedepankan Netralitas)

Hal senada dikatakan oleh Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam. “Soal konflik Demokrat apakah jadi ujian Kemenkumham tentu benar. Ini karena konflik ini menguji independensi dan kredibilitas kemenkumham. Karena itu, konflik partai demokrat menjadi ujian bagi kemenkumham apakah bisa bekerja dengan independen dan profesional atau apakah menjadi sekadar alat politik belaka,” pungkasnya.