Komisi VIII DPR, Menag dan Menkes hingga Menhub Rapat Bahas Skenario Haji 2021
Senin, 15 Maret 2021 - 13:31 WIB
Baca juga: Menag Disarankan Buat Beberapa Skenario Haji 2021, Termasuk Acuan Biayanya
Menurut Yandri, Raker ini sangat penting dalam rangka pemaparan persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1442 H atau 2021 M, mengingat penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berada pada suasana pandemi Covid-19. Diperlukan adanya kebijakan yang khusus ketimbang tahun sebelumnya yang berada dalam situasi normal.
"Ada banyak hal krusial yang perlu dipersiapkan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terutama skenario kebijakan dari menag mengatasi berbagai kemungkinan pengisian kuota jamaah haji yang sampai saat ini belum terdapat kepastian," paparnya.
Politikus PAN ini menuturkan, besaran kuota calon ibadah haji sangat berpengaruh terhadap pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang akan dilakukan pemerintah. Perlu dibuat skenario kebijakan kuota jamaah haji yang ada berbagai kemungkinan dari pemerintah Saudi Arabia beradsarkan prosentase 100% seperti tahun 2019 dengan total 221 ribu jamaah, kuota kemungkinan adanya pembatasan atau 30% dan seterusnya sampai kemungkinan kuota 5%.
Isu krusial lainnya, sambung Yandri, mengenai pemenuhan prokes jamaah baik di dalam negeri Menkes selama di tanah suci. Menag dan Menkes juga perlu merumuskan kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan prioritas vaksinasi untuk calon jamaah haji yang mendesak dilakukan.
"Hal tersebut mengungat pemerintah suadi arabia pada ibadah haji tahun ini mewajibkan adanya vaksinasi covid-19 untuk calon jamaah haji. Perlu ada kebijakan khusus karena dari segi usia mayoritas jamaah haji para lansia yang berisiko tinggi,” terang Yandri.
Menurut Yandri, Raker ini sangat penting dalam rangka pemaparan persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1442 H atau 2021 M, mengingat penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berada pada suasana pandemi Covid-19. Diperlukan adanya kebijakan yang khusus ketimbang tahun sebelumnya yang berada dalam situasi normal.
"Ada banyak hal krusial yang perlu dipersiapkan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terutama skenario kebijakan dari menag mengatasi berbagai kemungkinan pengisian kuota jamaah haji yang sampai saat ini belum terdapat kepastian," paparnya.
Politikus PAN ini menuturkan, besaran kuota calon ibadah haji sangat berpengaruh terhadap pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang akan dilakukan pemerintah. Perlu dibuat skenario kebijakan kuota jamaah haji yang ada berbagai kemungkinan dari pemerintah Saudi Arabia beradsarkan prosentase 100% seperti tahun 2019 dengan total 221 ribu jamaah, kuota kemungkinan adanya pembatasan atau 30% dan seterusnya sampai kemungkinan kuota 5%.
Isu krusial lainnya, sambung Yandri, mengenai pemenuhan prokes jamaah baik di dalam negeri Menkes selama di tanah suci. Menag dan Menkes juga perlu merumuskan kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan prioritas vaksinasi untuk calon jamaah haji yang mendesak dilakukan.
"Hal tersebut mengungat pemerintah suadi arabia pada ibadah haji tahun ini mewajibkan adanya vaksinasi covid-19 untuk calon jamaah haji. Perlu ada kebijakan khusus karena dari segi usia mayoritas jamaah haji para lansia yang berisiko tinggi,” terang Yandri.
Lihat Juga :