Kemenpan RB Sebut Lowongan CPNS dan PPPK Hanya Sekitar 700.000 Pegawai
Jum'at, 12 Maret 2021 - 14:02 WIB
Jumlah lowongan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 dipastikan tidak mencapai 1,3 juta. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Jumlah lowongan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 dipastikan tidak mencapai 1,3 juta. Diperkirakan lowongan yang akan dibuka pada seleksi kali ini hanya akan berkisar di angka 700.000 saja.
“Sementara angka totalnya sekitar 700.000,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan RB, Teguh Widjinarko saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).
Seperti diketahui pemerintah pusat telah menetapkan kebutuhan CPNS dan PPPK sebanyak 1,3 juta. Dimana 1.000.000 di antaranya untuk formasi PPPK guru. Lalu sekitar 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang terdiri dari 70.000 PPPK non guru dan 119.000 CPNS. Sisanya 83.000 formasi untuk instansi pusat yang terdiri atas 50% PPPK dan 50% CPNS.
Namun begitu ternyata tidak semua instansi mengusulkan kebutuhannya secara maksimal. Salah satunya adalah untuk formasi jabatan PPPK guru yang hanya masuk sekitar 500.000 usulan kebutuhan dari pemerintah daerah. Teguh mengungkapkan ada dua hal yang menyebabkan usulan kebutuhan ASN tidak maksimal. “Pertama, ada pergantian kepala daerah. Kedua belum yakin bahwa ada anggaran yang disediakan oleh pusat. Jadi takut terbebani anggaran,” ungkapnya.
“Sementara angka totalnya sekitar 700.000,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan RB, Teguh Widjinarko saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).
Seperti diketahui pemerintah pusat telah menetapkan kebutuhan CPNS dan PPPK sebanyak 1,3 juta. Dimana 1.000.000 di antaranya untuk formasi PPPK guru. Lalu sekitar 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang terdiri dari 70.000 PPPK non guru dan 119.000 CPNS. Sisanya 83.000 formasi untuk instansi pusat yang terdiri atas 50% PPPK dan 50% CPNS.
Namun begitu ternyata tidak semua instansi mengusulkan kebutuhannya secara maksimal. Salah satunya adalah untuk formasi jabatan PPPK guru yang hanya masuk sekitar 500.000 usulan kebutuhan dari pemerintah daerah. Teguh mengungkapkan ada dua hal yang menyebabkan usulan kebutuhan ASN tidak maksimal. “Pertama, ada pergantian kepala daerah. Kedua belum yakin bahwa ada anggaran yang disediakan oleh pusat. Jadi takut terbebani anggaran,” ungkapnya.
(cip)
tulis komentar anda