LP3ES: Perlu Gerakan Masif Agar Indonesia Tak Kembali seperti Orde Baru

JAKARTA - Pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai keprihatinan banyak kalangan. Salah satunya dari Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto.

Ia menyebut bahwa KLB yang memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum itu sebagai bentuk hilangnya etika politik sekaligus kemunduran demokrasi. "KLB ini merefleksikan musnahnya etika politik di antara elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan. KLB ini juga jadi satu penanda kemunduran demokrasi yang sangat serius," kata Wijayanto dalam diskusi Virtual dengan topik "Dimensi Nilai Dalam Pembangunan dan Tantangan Demokrasi Indonesa" yang diselenggarakan Institut Demokrasi dan Keadilan (IDEAL) bersama IndonesiaChannels.Com, di Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.



Menurut Wijayanto, dalam catatan LP3ES, demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir sudah merosot tajam. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut, yaitu kooptasi partai oposisi lewat hegemoni atau paksa, pembajakan lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan, fokus pembangunan pada infrastruktur dan mengabaikan HAM, serta penggunaan cara non legal/kriminalisasi terhadap kelompok Islam.

Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat