LP3ES: Perlu Gerakan Masif Agar Indonesia Tak Kembali seperti Orde Baru
Selasa, 09 Maret 2021 - 13:54 WIB
Diskusi virtual dengan topik Dimensi Nilai Dalam Pembangunan dan Tantangan Demokrasi Indonesa yang diselenggarakan IDEAL di Jakarta, Senin (8/3/2021) malam. FOTO/IST
JAKARTA - Pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai keprihatinan banyak kalangan. Salah satunya dari Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto.
Ia menyebut bahwa KLB yang memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum itu sebagai bentuk hilangnya etika politik sekaligus kemunduran demokrasi. "KLB ini merefleksikan musnahnya etika politik di antara elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan. KLB ini juga jadi satu penanda kemunduran demokrasi yang sangat serius," kata Wijayanto dalam diskusi Virtual dengan topik "Dimensi Nilai Dalam Pembangunan dan Tantangan Demokrasi Indonesa" yang diselenggarakan Institut Demokrasi dan Keadilan (IDEAL) bersama IndonesiaChannels.Com, di Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.
Menurut Wijayanto, dalam catatan LP3ES, demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir sudah merosot tajam. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut, yaitu kooptasi partai oposisi lewat hegemoni atau paksa, pembajakan lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan, fokus pembangunan pada infrastruktur dan mengabaikan HAM, serta penggunaan cara non legal/kriminalisasi terhadap kelompok Islam.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
"Ini sudah menunjukkan gejala Otoritarianisme seperti era Orde Baru," katanya.
Oleh karenanya, agar kekuasaan yang diktator dan otoriter seperti Orde Baru tidak terjadi, menurutnya, diperlukan gerakan massif yang melibatkan semua elemen civil society untuk melakukan koreksi terhadap perjalanan pemerintahan saat ini.
"Kalau kita percaya ada siklus 20 tahunan, inilah saatnya muncul generasi baru untuk melakukan koreksi total agar Indonesia tidak kembali ke era otoriter seperti masa Orde Baru," kata Wijayanto.
Penegasan Wijayanto ini mendapatkan respons positif peserta webinar. Salah satunya dari mantan Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay. Ia mengemukakan bahwa salah satu kekuatan yang perlu dibangun untuk mengoreksi situasi yang ada adalah gerakan mahasiswa. Namun demikian saat ini kampus dan organisasi kemahasiswaan juga dikooptasi.
Ia menyebut bahwa KLB yang memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum itu sebagai bentuk hilangnya etika politik sekaligus kemunduran demokrasi. "KLB ini merefleksikan musnahnya etika politik di antara elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan. KLB ini juga jadi satu penanda kemunduran demokrasi yang sangat serius," kata Wijayanto dalam diskusi Virtual dengan topik "Dimensi Nilai Dalam Pembangunan dan Tantangan Demokrasi Indonesa" yang diselenggarakan Institut Demokrasi dan Keadilan (IDEAL) bersama IndonesiaChannels.Com, di Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.
Menurut Wijayanto, dalam catatan LP3ES, demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir sudah merosot tajam. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut, yaitu kooptasi partai oposisi lewat hegemoni atau paksa, pembajakan lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan, fokus pembangunan pada infrastruktur dan mengabaikan HAM, serta penggunaan cara non legal/kriminalisasi terhadap kelompok Islam.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
"Ini sudah menunjukkan gejala Otoritarianisme seperti era Orde Baru," katanya.
Oleh karenanya, agar kekuasaan yang diktator dan otoriter seperti Orde Baru tidak terjadi, menurutnya, diperlukan gerakan massif yang melibatkan semua elemen civil society untuk melakukan koreksi terhadap perjalanan pemerintahan saat ini.
"Kalau kita percaya ada siklus 20 tahunan, inilah saatnya muncul generasi baru untuk melakukan koreksi total agar Indonesia tidak kembali ke era otoriter seperti masa Orde Baru," kata Wijayanto.
Penegasan Wijayanto ini mendapatkan respons positif peserta webinar. Salah satunya dari mantan Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay. Ia mengemukakan bahwa salah satu kekuatan yang perlu dibangun untuk mengoreksi situasi yang ada adalah gerakan mahasiswa. Namun demikian saat ini kampus dan organisasi kemahasiswaan juga dikooptasi.
tulis komentar anda