Mahfud MD Klaim Pemerintah Tak Menganggap Ada KLB dan AHY Tetap Ketum Demokrat
Minggu, 07 Maret 2021 - 20:19 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menerima laporan hasil KLB yang diselenggarakan Moeldoko Cs. Foto/SINDOnews
TANGERANG SELATAN - Pemerintah akhirnya buka suara terkait kudeta yang dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap Partai Demokrat melalui KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Baca juga: Relawan Jokowi Sebut Manuver Moeldoko Salah, KLB Demokrat Justru Untungkan SBY-AHY
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menerima laporan hasil KLB yang diselenggarakan Moeldoko Cs, di Sibolangit. Sebelum ada laporan itu, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan terkait kudeta tersebut.
"Sampai saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, walaupun kita mendengar, mata melihat. Tetapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu ada KLB, sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah," kata Mahfud, melalui saluran video yang diterima SINDOnews, Minggu (7/3/2021).
Baca juga: Relawan Jokowi Sebut Manuver Moeldoko Salah, KLB Demokrat Justru Untungkan SBY-AHY
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menerima laporan hasil KLB yang diselenggarakan Moeldoko Cs, di Sibolangit. Sebelum ada laporan itu, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan terkait kudeta tersebut.
"Sampai saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, walaupun kita mendengar, mata melihat. Tetapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu ada KLB, sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah," kata Mahfud, melalui saluran video yang diterima SINDOnews, Minggu (7/3/2021).
Lihat Juga :