Bursah: Jika Sahkan Demokrat versi KLB, Jokowi Akan Dicatat Buruk Sejarah
Jum'at, 05 Maret 2021 - 23:32 WIB
Bahkan mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) ini meminta Jokowi agar memecat Moedoko. "Karena itu, Jokowi mesti memberhentikan Moeldoko dari KSP (Kantor Staf Kepresidenan)," katanya.
Dalam acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan yang diikuti pengurus PGK seluruh Indonesia dari 34 Provinsi dan 284 Kabupaten/Kota, Bursah juga menegaskan bahwaIndonesia perlu terus menjaga sistem politik yang sehat dan demokratis. Karena itu tidak boleh ada unsur kekuasaan yang ikut campur dalam dinamika internal partai politik .
"Aturan main dalam sistem demokrasi kita telah diatur dalam Undang-Undang, demikian pula tentang pergantian kepemimpinan partai politik setiap lima tahun. Maka demi menjaga budaya demokrasi yang sehat mestinya tidak boleh ada campur tangan kekuasaan untuk mencaplok kepemimpinan partai politik," kata Bursah.
Menurutnya, sistem politik di Indonesia telah menyediakan ruang bagi pergantian kepemimpinan Partai politik. Namun hal itu harus dilakukan secara konstitusional dan menghindari rekayasa politik oleh pemegang kekuasaan negara.
Baca juga: SBY ke Moeldoko: Benar-benar Tega, Darah Dingin Melakukan Kudeta
Bursah secara khusus menyoroti dinamika yang terjadi di Partai Demokrat yang hari ini menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Menurutnya, jika benar ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan KLB, maka itu adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia.
Dalam acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan yang diikuti pengurus PGK seluruh Indonesia dari 34 Provinsi dan 284 Kabupaten/Kota, Bursah juga menegaskan bahwaIndonesia perlu terus menjaga sistem politik yang sehat dan demokratis. Karena itu tidak boleh ada unsur kekuasaan yang ikut campur dalam dinamika internal partai politik .
"Aturan main dalam sistem demokrasi kita telah diatur dalam Undang-Undang, demikian pula tentang pergantian kepemimpinan partai politik setiap lima tahun. Maka demi menjaga budaya demokrasi yang sehat mestinya tidak boleh ada campur tangan kekuasaan untuk mencaplok kepemimpinan partai politik," kata Bursah.
Menurutnya, sistem politik di Indonesia telah menyediakan ruang bagi pergantian kepemimpinan Partai politik. Namun hal itu harus dilakukan secara konstitusional dan menghindari rekayasa politik oleh pemegang kekuasaan negara.
Baca juga: SBY ke Moeldoko: Benar-benar Tega, Darah Dingin Melakukan Kudeta
Bursah secara khusus menyoroti dinamika yang terjadi di Partai Demokrat yang hari ini menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Menurutnya, jika benar ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan KLB, maka itu adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia.
Lihat Juga :