AHY Minta Presiden Jokowi Tak Sahkan Kepengurusan KLB Sumut
Jum'at, 05 Maret 2021 - 19:05 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Jokowi tidak mengesahkan pengurus hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak memberikan pengesahan terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).
Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pelaksanaan KLB yang telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY dalam jumpa persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menuturkan pelaksanaan KLB tersebut cacat dalam segi aturan hukum lantaran tidak sesuai dengan AD/ART. Dia berharap, pemerintah tak membiarkan demokrasi di Indonesia ini dicederai. "Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ujar dia.
Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pelaksanaan KLB yang telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
Baca Juga
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY dalam jumpa persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menuturkan pelaksanaan KLB tersebut cacat dalam segi aturan hukum lantaran tidak sesuai dengan AD/ART. Dia berharap, pemerintah tak membiarkan demokrasi di Indonesia ini dicederai. "Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ujar dia.
(cip)
tulis komentar anda