Wacana Hukuman Mati bagi 2 Mantan Menteri, Ini Tanggapan Ketua KPK
Rabu, 03 Maret 2021 - 05:59 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hukuman mati secara normatif tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantan Korupsi ( KPK ) Firli Bahuri mengaku sangat memahami harapan masyarakat dalam penyelesaian kasus suap ekspor benih lobster (benur) dan pengadaan paket bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19. Termasuk soal hukuman mati bagi para pelakunya.
Menurut Firli, hukuman mati secara normatif tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hukuman ini diatur secara jelas dan dapat diterapkan.
"Akan tetapi bukan hanya karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi," kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).
Baca juga: Wamenkumham Nilai Dua Eks Menteri Layak Dituntut Mati, Ini Penjelasannya
Firli menjelaskan, seluruh perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap. Termasuk pada perkara ekspor benur yang melibatkan Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo dan pengadaan paket bansos yang menyeret Menteri Sosial Juliari P Batubara. Sementara pasal-pasal suap, ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup.
"Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU. Namun tentu saja sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal yang dimaksud," kata Firli.
Ia memastikan proses penyidikan dua perkara tersebut masih terus dilakukan. Setiap tahap penyelesaian akan selalu disampaikan kepada masyarakat.
Baca juga: Hukuman Mati Koruptor Dinilai Tak Beri Efek Jera, Komnas HAM: Ubah Sistemnya
Menurut Firli, hukuman mati secara normatif tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hukuman ini diatur secara jelas dan dapat diterapkan.
"Akan tetapi bukan hanya karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi," kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).
Baca juga: Wamenkumham Nilai Dua Eks Menteri Layak Dituntut Mati, Ini Penjelasannya
Firli menjelaskan, seluruh perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap. Termasuk pada perkara ekspor benur yang melibatkan Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo dan pengadaan paket bansos yang menyeret Menteri Sosial Juliari P Batubara. Sementara pasal-pasal suap, ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup.
"Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU. Namun tentu saja sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal yang dimaksud," kata Firli.
Ia memastikan proses penyidikan dua perkara tersebut masih terus dilakukan. Setiap tahap penyelesaian akan selalu disampaikan kepada masyarakat.
Baca juga: Hukuman Mati Koruptor Dinilai Tak Beri Efek Jera, Komnas HAM: Ubah Sistemnya
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda