KPK Didorong Usut Tuntas Kasus Ekspor Benur
Rabu, 24 Februari 2021 - 19:00 WIB
Ketua IBC Arif Nur Alam menilai, KPK seharusnya menelusuri aliran dana suap ratusan miliar yang diberikan eksportir kepada mantan Menteri Edhy Prabowo. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menelusuri aliran dana suap ratusan miliar yang diberikan eksportir kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo demi mendapatkan surat rekomendasi izin ekspor.
Baca juga: Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Panggil Kepala Badan Riset dan SDM KKP
"Dalam surat dakwaan terhadap Direktur PT Dua Putera Perkasa, Suharjito di situ jelas terbaca bagaimana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang dipimpin stafsus Edhy, Andreau Misanta Pribadi meminta duit Rp5 miliar kepada Suharjito untuk mendapatkan surat rekomendasi ekspor," kata Arif, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: KPK Panggil Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Jalan terkait Suap Ekspor Benur
Berdasarkan catatan IBC, pada tanggal 14 Mei 2020 diterbitkan Keputusan Menteri KP-RI No. 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (Panurilus spp) dengan menunjuk Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua dan Safri Muis selaku Wakil Ketua.
Kata Arif, peran Tim Due Diligence dalam pemberian surat rekomendasi adalah memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen yang diajukan calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (Panulirus spp) di dalam negeri, serta melakukan wawancara dan melihat kelayakan usaha calon eksportir BBL.
Baca juga: KPK Dalami Aliran Uang Eksportir Benur untuk Keperluan Istri Edhy Prabowo
Baca juga: Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Panggil Kepala Badan Riset dan SDM KKP
"Dalam surat dakwaan terhadap Direktur PT Dua Putera Perkasa, Suharjito di situ jelas terbaca bagaimana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang dipimpin stafsus Edhy, Andreau Misanta Pribadi meminta duit Rp5 miliar kepada Suharjito untuk mendapatkan surat rekomendasi ekspor," kata Arif, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: KPK Panggil Mantan Dirjen Perikanan Tangkap Jalan terkait Suap Ekspor Benur
Berdasarkan catatan IBC, pada tanggal 14 Mei 2020 diterbitkan Keputusan Menteri KP-RI No. 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster (Panurilus spp) dengan menunjuk Andreau Misanta Pribadi selaku Ketua dan Safri Muis selaku Wakil Ketua.
Kata Arif, peran Tim Due Diligence dalam pemberian surat rekomendasi adalah memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen yang diajukan calon eksportir BBL yang akan melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (Panulirus spp) di dalam negeri, serta melakukan wawancara dan melihat kelayakan usaha calon eksportir BBL.
Baca juga: KPK Dalami Aliran Uang Eksportir Benur untuk Keperluan Istri Edhy Prabowo
Lihat Juga :