Temuan 41% Masyarakat Tak Mau Divaksin, Pemerintah Diminta Perbaiki Data
Selasa, 23 Februari 2021 - 14:42 WIB
"Ide vaksin mandiri ini telah memancing reaksi tidak baik di publik. Ada asas keadilan yang menjadi concern publik atas rencana ini. Di poin ini, tata kelola kebijakan harus dikonsolidasikan dengan baik," katanya.
Selain itu, sambung dia, wacana vaksin merah putih atau vaksin Nusantara juga menunjukkan kebijakan pemerintah belum tersampaikan dengan baik di publik. "Penemuan baru terkait dengan vaksin Covid-19 ini tentu kita apresiasi. Tetapi baiknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan senantiasa menyampaikan perkembangan riset, kemajuan termasuk bagaimana dengan pembiayaan vaksin tersebut," tegas Okky.
Menurutnya, hal itu masih ditambah dengan keraguan kehalalan vaksin oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini disebutnya tidak terlepas adanya kesan kemendadakan yang dilakukan oleh MUI termasuk BPOM dalam hal sertifikasi halal dan ijin edar vaksin Covid-19.
"Saat ini tugas bersama semua pihak untuk edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 ini," pungkas dia.
Selain itu, sambung dia, wacana vaksin merah putih atau vaksin Nusantara juga menunjukkan kebijakan pemerintah belum tersampaikan dengan baik di publik. "Penemuan baru terkait dengan vaksin Covid-19 ini tentu kita apresiasi. Tetapi baiknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan senantiasa menyampaikan perkembangan riset, kemajuan termasuk bagaimana dengan pembiayaan vaksin tersebut," tegas Okky.
Menurutnya, hal itu masih ditambah dengan keraguan kehalalan vaksin oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini disebutnya tidak terlepas adanya kesan kemendadakan yang dilakukan oleh MUI termasuk BPOM dalam hal sertifikasi halal dan ijin edar vaksin Covid-19.
"Saat ini tugas bersama semua pihak untuk edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 ini," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :