Temuan 41% Masyarakat Tak Mau Divaksin, Pemerintah Diminta Perbaiki Data
Selasa, 23 Februari 2021 - 14:42 WIB
Pembenahan tata kelola vaksin Covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek. "Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," tambah Okky.
Baca juga: Pemkot Jakut: 9.087 Lansia Sudah Mendaftar Vaksin Covid-19
Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.
"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.
Lebih lanjut mantan Model kenamaan ini mengatakan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Okky menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik.
Baca juga: Pemkot Jakut: 9.087 Lansia Sudah Mendaftar Vaksin Covid-19
Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.
"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.
Lebih lanjut mantan Model kenamaan ini mengatakan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Okky menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik.
Lihat Juga :