Temuan 41% Masyarakat Tak Mau Divaksin, Pemerintah Diminta Perbaiki Data
Selasa, 23 Februari 2021 - 14:42 WIB
loading...
Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati pemerintah. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakan Okky merespon hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan 41 persen masyarakat tak bersedia divaksin.
Baca juga: Ribuan Personel Polisi di Surabaya Jalani Vaksinasi Covid-19
"Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin Covid-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin Covid-19," ujarnya, di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Baca juga: Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Bisa Digunakan untuk Merajut Kebangsaan
Pembenahan tata kelola vaksin Covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek. "Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," tambah Okky.
Baca juga: Pemkot Jakut: 9.087 Lansia Sudah Mendaftar Vaksin Covid-19
Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.
"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.
Lebih lanjut mantan Model kenamaan ini mengatakan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Okky menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik.
"Ide vaksin mandiri ini telah memancing reaksi tidak baik di publik. Ada asas keadilan yang menjadi concern publik atas rencana ini. Di poin ini, tata kelola kebijakan harus dikonsolidasikan dengan baik," katanya.
Selain itu, sambung dia, wacana vaksin merah putih atau vaksin Nusantara juga menunjukkan kebijakan pemerintah belum tersampaikan dengan baik di publik. "Penemuan baru terkait dengan vaksin Covid-19 ini tentu kita apresiasi. Tetapi baiknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan senantiasa menyampaikan perkembangan riset, kemajuan termasuk bagaimana dengan pembiayaan vaksin tersebut," tegas Okky.
Menurutnya, hal itu masih ditambah dengan keraguan kehalalan vaksin oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini disebutnya tidak terlepas adanya kesan kemendadakan yang dilakukan oleh MUI termasuk BPOM dalam hal sertifikasi halal dan ijin edar vaksin Covid-19.
"Saat ini tugas bersama semua pihak untuk edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 ini," pungkas dia.
Baca juga: Ribuan Personel Polisi di Surabaya Jalani Vaksinasi Covid-19
"Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin Covid-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin Covid-19," ujarnya, di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Baca juga: Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Bisa Digunakan untuk Merajut Kebangsaan
Pembenahan tata kelola vaksin Covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek. "Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," tambah Okky.
Baca juga: Pemkot Jakut: 9.087 Lansia Sudah Mendaftar Vaksin Covid-19
Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.
"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.
Lebih lanjut mantan Model kenamaan ini mengatakan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik. Okky menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik.
"Ide vaksin mandiri ini telah memancing reaksi tidak baik di publik. Ada asas keadilan yang menjadi concern publik atas rencana ini. Di poin ini, tata kelola kebijakan harus dikonsolidasikan dengan baik," katanya.
Selain itu, sambung dia, wacana vaksin merah putih atau vaksin Nusantara juga menunjukkan kebijakan pemerintah belum tersampaikan dengan baik di publik. "Penemuan baru terkait dengan vaksin Covid-19 ini tentu kita apresiasi. Tetapi baiknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan senantiasa menyampaikan perkembangan riset, kemajuan termasuk bagaimana dengan pembiayaan vaksin tersebut," tegas Okky.
Menurutnya, hal itu masih ditambah dengan keraguan kehalalan vaksin oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini disebutnya tidak terlepas adanya kesan kemendadakan yang dilakukan oleh MUI termasuk BPOM dalam hal sertifikasi halal dan ijin edar vaksin Covid-19.
"Saat ini tugas bersama semua pihak untuk edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 ini," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :
