Meneguhkan Visi Politik Kesejahteraan
Jum'at, 19 Februari 2021 - 05:05 WIB
Atas dasar argumen itulah, maka politik kesejahteraan harus dimaknai sebagai instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya. Politik kesejahteraan harus menjadi landas pijak yang kokoh dalam menopang serta membingkai seluruh kebijakan negara.
Di tengah masa pandemi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip politik kesejahteraan saya kira penting diteguhkan kembali. Artinya, politik kesejahteraan harus menjadi parameter tunggal untuk mengukur, apakah sebuah kebijakan yang dilahirkan telah meletakkan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya. Di sinilah pentingnya memastikan institusi demokrasi bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan.
Lantas, kebijakan ekonomi dan politik seperti apa yang bisa dilakukan sebagai wujud nyata arah baru politik kesejahteraan? Hemat saya, setidaknya ada 4 (empat) langkah fundamental yang secara politik bisa dilakukan.
Pertama, dalam jangka pendek maupun panjang, negara harus mampu menjadikan sistem jaminan sosial dalam arti yang sesungguhnya sebagai apa yang disebut dengan backbone kesejahteraan. Di tengah masa pandemi, program-program semacam perlindungan sosial tampaknya bisa menjadi solusi alternatif dalam menekan dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi.
Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial. Catatan utamanya, sebagai agen pembangunan negara tidak boleh hanya mendorong equality of opportunity (pemberian kesempatan yang sama) tetapi juga harus aktif menegakkan keadilan sosial.
Ketiga, prinsip utama dalam politik kesejahteraan selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi beserta hasil-hasil pembangunan yang dilahirkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Komitmen ini penting karena melalui prinsip inilah kemungkinan terjadinya malapraktik pembangunan bisa dicegah.
Keempat, menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap persoalan-persoalan publik. Langkah ini bisa dimulai dengan penciptaan inovasi-inovasi pelayanan publik yang tidak hanya berhenti pada standar pelayanan minimum dalam altar birokrasi negara, tetapi bergerak maju menuju apa yang disebut dengan publik servis.
Beberapa langkah fundamental di atas ingin menegaskan tentang arah baru, serta pentingnya membangun kembali politik kesejahteraan. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan kembali peran negara sebagai institusi yang memang bertanggung jawab melindungi rakyatnya melalui serangkaian kebijakan yang memberi nisbah dan daya hidup kepada mereka.
Sebagai salah satu wujud nyata pengejawantahan politik kesejahteraan di era pandemi, komitmen tersebut oleh negara setidaknya telah dimulai melalui pengalokasian anggaran sebagai pelapis atas dampak pandemi. Negara, misalnya, pada 2020 telah menganggarkan Rp203,3 triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, Rp123,46 triliun untuk sektor UMKM, serta Rp120,61 triliun bagi dunia usaha agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan gejolak baru.
Di tengah masa pandemi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip politik kesejahteraan saya kira penting diteguhkan kembali. Artinya, politik kesejahteraan harus menjadi parameter tunggal untuk mengukur, apakah sebuah kebijakan yang dilahirkan telah meletakkan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya. Di sinilah pentingnya memastikan institusi demokrasi bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan.
Lantas, kebijakan ekonomi dan politik seperti apa yang bisa dilakukan sebagai wujud nyata arah baru politik kesejahteraan? Hemat saya, setidaknya ada 4 (empat) langkah fundamental yang secara politik bisa dilakukan.
Pertama, dalam jangka pendek maupun panjang, negara harus mampu menjadikan sistem jaminan sosial dalam arti yang sesungguhnya sebagai apa yang disebut dengan backbone kesejahteraan. Di tengah masa pandemi, program-program semacam perlindungan sosial tampaknya bisa menjadi solusi alternatif dalam menekan dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi.
Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial. Catatan utamanya, sebagai agen pembangunan negara tidak boleh hanya mendorong equality of opportunity (pemberian kesempatan yang sama) tetapi juga harus aktif menegakkan keadilan sosial.
Ketiga, prinsip utama dalam politik kesejahteraan selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi beserta hasil-hasil pembangunan yang dilahirkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Komitmen ini penting karena melalui prinsip inilah kemungkinan terjadinya malapraktik pembangunan bisa dicegah.
Keempat, menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap persoalan-persoalan publik. Langkah ini bisa dimulai dengan penciptaan inovasi-inovasi pelayanan publik yang tidak hanya berhenti pada standar pelayanan minimum dalam altar birokrasi negara, tetapi bergerak maju menuju apa yang disebut dengan publik servis.
Beberapa langkah fundamental di atas ingin menegaskan tentang arah baru, serta pentingnya membangun kembali politik kesejahteraan. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan kembali peran negara sebagai institusi yang memang bertanggung jawab melindungi rakyatnya melalui serangkaian kebijakan yang memberi nisbah dan daya hidup kepada mereka.
Sebagai salah satu wujud nyata pengejawantahan politik kesejahteraan di era pandemi, komitmen tersebut oleh negara setidaknya telah dimulai melalui pengalokasian anggaran sebagai pelapis atas dampak pandemi. Negara, misalnya, pada 2020 telah menganggarkan Rp203,3 triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, Rp123,46 triliun untuk sektor UMKM, serta Rp120,61 triliun bagi dunia usaha agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan gejolak baru.
Lihat Juga :