Kendalikan Mobilitas di Permukiman, Airlangga: PPKM Mikro Diberlakukan 9-22 Februari
Senin, 08 Februari 2021 - 17:37 WIB
Sektor Kedua, apotek dan toko makanan minus 3 persen. Untuk fasilitas umum, mobilitasnya bahkan sudah turun 25 persen.
Sektor transportasi turun 36 persen dan mobilitas di perkantoran turun 31 persen. "Sementara yang masih bergerak [tinggi] di level permukiman meningkat 7 persen," ucap Airlangga.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan PPKM yang mikro, dimana pendekatannya adalah di pemukiman. Lewat pengetatan di tingkat RT dan RW, diharapkan mereka yang bergerak atau melakukan mobilitas adalah mereka yang negatif kasus Covid-19. Di sektor mal dan perkantoran selama ini, protokol kesehatan lebih ketat dibandingkan dengan permukiman.
"Lewat adanya tracing di level mikro, baik RT/RW, maka orang-orang yang bergerak di situ adalah mereka yang sudah terkendali. Inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan pengetatan di level mikro," tutur Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain itu, pemerintah akan melarang dengan surat edaran, selama libur tahun baru Imlek pada 12 Februari nanti, maka ASN (aparatur sipil negara), TNI, Polri dan Karyawan BUMN, untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan atau aktivitas yang bisa menimbulkan penambahan jumlah kasus positif yang sering kali muncul di libur panjang.
Sektor transportasi turun 36 persen dan mobilitas di perkantoran turun 31 persen. "Sementara yang masih bergerak [tinggi] di level permukiman meningkat 7 persen," ucap Airlangga.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan PPKM yang mikro, dimana pendekatannya adalah di pemukiman. Lewat pengetatan di tingkat RT dan RW, diharapkan mereka yang bergerak atau melakukan mobilitas adalah mereka yang negatif kasus Covid-19. Di sektor mal dan perkantoran selama ini, protokol kesehatan lebih ketat dibandingkan dengan permukiman.
"Lewat adanya tracing di level mikro, baik RT/RW, maka orang-orang yang bergerak di situ adalah mereka yang sudah terkendali. Inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan pengetatan di level mikro," tutur Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain itu, pemerintah akan melarang dengan surat edaran, selama libur tahun baru Imlek pada 12 Februari nanti, maka ASN (aparatur sipil negara), TNI, Polri dan Karyawan BUMN, untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan atau aktivitas yang bisa menimbulkan penambahan jumlah kasus positif yang sering kali muncul di libur panjang.
(maf)
tulis komentar anda