Indonesia Kembali Bekerja, Inilah Lima Poin Penting Riset LSI Denny JA
Sabtu, 16 Mei 2020 - 19:44 WIB
Peneliti LSI Denny JA memaparkan hasil risetnya mengenai kondisi pandemi Corona di Indonesia. Foto/Istimewa
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemerintah akan mulai mengatur agar kehidupan masyarakat kembali normal, meski pandemi virus Corona (Covid-19) masih berlangsung.
"Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," kata Jokowi melalui siaran pers resmi Istana, Jumat 15 Mei 2020.
LSI Denny JA pun merilis hasil risetnya yang diberi tajuk "Indonesia Kembali Bekerja" di luar rumah setelah lebih dari lima minggu, sejak pertama kali keluar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia (Jakarta pertama kali mulai 10 April 2020), aktivitas warga dan bisnis dibatasi melalui aturan PSBB.
Peneliti Senior LSI Denny JA Ikrama Masloman mengatakan, Indonesia bisa membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi. Namun tak bisa dilakukan secara serentak, namun harus dilakukan secara bertahap mulai Juni 2020 mendatang.
"Karena grafik kasus setiap wilayah berbeda-beda setelah PSBB diberlakukan. Ada Wilayah yang sudah layak dibuka kembali, termasuk Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia," ujar Ikrama di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).( )
Menurut dia, kini data nasional menunjukkan tren penambahan kasus baru terlihat mulai mendatar (statis) di kurva. Di sejumlah wilayah justru trennya mulai menurun. Namun sebaliknya dampak negatif terhadap ekonomi memuncak. Data menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.
Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu studi data sekunder periode. Tiga sumber data yang digunakan: data Gugus Tugas, data Worldometer, dan data WHO.
Dia mengungkapkan setidaknya ada tiga latar belakang atau landasan mengapa Indonesia perlu bekerja kembali secepatnya. Pertama, sebelum Indonesia, telah banyak negara di dunia yang telah membuka kembali aktivitas warga dan ekonominya.
Pada April lalu, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, Norwegia, Denmark, Yunani, dan juga New Zealand (non Eropa), telah melonggarkan kebijakan “lockdown”-nya. Pada awal Mei, diikuti oleh negara Eropa yang lain, seperti Portugal, Spanyol, Belgia, Italia dan Perancis.
"Di antara negara-negara tersebut, Italia, Spanyol, Perancis dan Jerman adalah negara yang diawal pandemi memiliki kasus positif dan meninggal paling banyak di Eropa. Negara-negara tersebut membuka kembali pembatasan sosial (lockdown) setelah mereka melewati puncak pandemi, yang terlihat dari data kurva kasus harian yang menurun (driven by data)," tuturnya.
Dalam kebijakan membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi, sejumlah negara tersebut punya detail-detail kebijakan yang berbeda-beda. Namun ada persamaan dari kebijakan aktivitas ekonomi yang dibolehkan. Di antaranya usaha kecil menengah, toko-toko kebutuhan pokok harian, toko buku, toko pakaian, dan taman publik dibolehkan mulai dibuka dengan tetap menjaga aturan social distancing. Namun bar, restoran dan kafe belum diizinkan buka hingga Juni 2020.
Kedua, karena vaksin baru ditemukan paling cepat 12 bulan atau satu tahun lagi. "Alasan kedua mengapa Indonesia sudah harus kembali bekerja karena tak mungkin menunggu hingga vaksin benar-benar ditemukan," urainya.
Menurut Ikrama, mengutip pernyataan para pakar, termasuk Dr Anthony Fauci, pakar utama penyakit infeksi Amerika Serikat, bahwa vaksin paling cepat ditemukan 12 bulan sejak virus diteliti.
Artinya jika berhasil antara Februari-Juni 2021, baru vaksinnya tersedia. Proses produksi dan distribusi juga akan memakan waktu hingga vaksin tersebut bisa digunakan di Indonesia.
Sementara hingga Mei 2020, dilaporkan bahwa efek ekonomi Corona mulai terasa di Indonesia. APINDO melaporkan data mereka menunjukan terdapat kurang lebih 7 juta karyawan yang di-PHK pada Mei 2020.
APINDO juga mengingkatkan bahwa terdapat 30 juta karyawan di bidang properti yang juga terancam di-PHK jika pandemi belum bisa diatasi (undercontrol). "Artinya jika aktivitas ekonomi tidak secara bertahap dimulai maka warga Indonesia bisa menderita akibat terkaparnya ekonomi rumah tangga," ujarnya.
Ketiga, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Selain angka pengangguran yang semakin tinggi, efek ekonomi pandemi corona yang terasa adalah turunnya pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target. Hal ini dapat mengakibatkan dampak ekonomi ke semua sektor (krisis ekonomi).
"Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," kata Jokowi melalui siaran pers resmi Istana, Jumat 15 Mei 2020.
LSI Denny JA pun merilis hasil risetnya yang diberi tajuk "Indonesia Kembali Bekerja" di luar rumah setelah lebih dari lima minggu, sejak pertama kali keluar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia (Jakarta pertama kali mulai 10 April 2020), aktivitas warga dan bisnis dibatasi melalui aturan PSBB.
Peneliti Senior LSI Denny JA Ikrama Masloman mengatakan, Indonesia bisa membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi. Namun tak bisa dilakukan secara serentak, namun harus dilakukan secara bertahap mulai Juni 2020 mendatang.
"Karena grafik kasus setiap wilayah berbeda-beda setelah PSBB diberlakukan. Ada Wilayah yang sudah layak dibuka kembali, termasuk Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia," ujar Ikrama di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).( )
Menurut dia, kini data nasional menunjukkan tren penambahan kasus baru terlihat mulai mendatar (statis) di kurva. Di sejumlah wilayah justru trennya mulai menurun. Namun sebaliknya dampak negatif terhadap ekonomi memuncak. Data menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.
Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu studi data sekunder periode. Tiga sumber data yang digunakan: data Gugus Tugas, data Worldometer, dan data WHO.
Dia mengungkapkan setidaknya ada tiga latar belakang atau landasan mengapa Indonesia perlu bekerja kembali secepatnya. Pertama, sebelum Indonesia, telah banyak negara di dunia yang telah membuka kembali aktivitas warga dan ekonominya.
Pada April lalu, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, Norwegia, Denmark, Yunani, dan juga New Zealand (non Eropa), telah melonggarkan kebijakan “lockdown”-nya. Pada awal Mei, diikuti oleh negara Eropa yang lain, seperti Portugal, Spanyol, Belgia, Italia dan Perancis.
"Di antara negara-negara tersebut, Italia, Spanyol, Perancis dan Jerman adalah negara yang diawal pandemi memiliki kasus positif dan meninggal paling banyak di Eropa. Negara-negara tersebut membuka kembali pembatasan sosial (lockdown) setelah mereka melewati puncak pandemi, yang terlihat dari data kurva kasus harian yang menurun (driven by data)," tuturnya.
Dalam kebijakan membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi, sejumlah negara tersebut punya detail-detail kebijakan yang berbeda-beda. Namun ada persamaan dari kebijakan aktivitas ekonomi yang dibolehkan. Di antaranya usaha kecil menengah, toko-toko kebutuhan pokok harian, toko buku, toko pakaian, dan taman publik dibolehkan mulai dibuka dengan tetap menjaga aturan social distancing. Namun bar, restoran dan kafe belum diizinkan buka hingga Juni 2020.
Kedua, karena vaksin baru ditemukan paling cepat 12 bulan atau satu tahun lagi. "Alasan kedua mengapa Indonesia sudah harus kembali bekerja karena tak mungkin menunggu hingga vaksin benar-benar ditemukan," urainya.
Menurut Ikrama, mengutip pernyataan para pakar, termasuk Dr Anthony Fauci, pakar utama penyakit infeksi Amerika Serikat, bahwa vaksin paling cepat ditemukan 12 bulan sejak virus diteliti.
Artinya jika berhasil antara Februari-Juni 2021, baru vaksinnya tersedia. Proses produksi dan distribusi juga akan memakan waktu hingga vaksin tersebut bisa digunakan di Indonesia.
Sementara hingga Mei 2020, dilaporkan bahwa efek ekonomi Corona mulai terasa di Indonesia. APINDO melaporkan data mereka menunjukan terdapat kurang lebih 7 juta karyawan yang di-PHK pada Mei 2020.
APINDO juga mengingkatkan bahwa terdapat 30 juta karyawan di bidang properti yang juga terancam di-PHK jika pandemi belum bisa diatasi (undercontrol). "Artinya jika aktivitas ekonomi tidak secara bertahap dimulai maka warga Indonesia bisa menderita akibat terkaparnya ekonomi rumah tangga," ujarnya.
Ketiga, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Selain angka pengangguran yang semakin tinggi, efek ekonomi pandemi corona yang terasa adalah turunnya pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target. Hal ini dapat mengakibatkan dampak ekonomi ke semua sektor (krisis ekonomi).
tulis komentar anda