Suu Kyi dan Presiden Dikudeta, DPR Ingatkan Myanmar Pegang Teguh Piagam ASEAN
Rabu, 03 Februari 2021 - 14:54 WIB
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyoroti pemberitaan media internasional terkait kudeta terhadap Pemerintahaan Myanmar. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua DPR , Azis Syamsuddin menyoroti pemberitaan media internasional terkait kudeta terhadap Pemerintahaan Myanmar. Sejalan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), DPR mengingatkan pihak di Myanmar untuk mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.
Di antaranya, komitmen pada hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Dia pun menilai, perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Baca juga: Protes Kudeta, Para Dokter di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja
"Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN Charter (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," ujar Azis kepada wartawan, Rabu (3/2/2021)
Walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara-negara ASEAN, lanjut politikus Partai Golkar ini, insiden kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat di benarkan.
"Semoga kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi," ucap Azis.
Legislator Dapil Lampung itu juga mendesak Kemlu RI agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di Myanmar. Lebih lanjut, Azis Syamsuddin mengharapkan masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu.
Di antaranya, komitmen pada hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Dia pun menilai, perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Baca juga: Protes Kudeta, Para Dokter di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja
"Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN Charter (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," ujar Azis kepada wartawan, Rabu (3/2/2021)
Walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara-negara ASEAN, lanjut politikus Partai Golkar ini, insiden kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat di benarkan.
"Semoga kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi," ucap Azis.
Legislator Dapil Lampung itu juga mendesak Kemlu RI agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di Myanmar. Lebih lanjut, Azis Syamsuddin mengharapkan masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu.
Lihat Juga :