Suu Kyi dan Presiden Dikudeta, DPR Ingatkan Myanmar Pegang Teguh Piagam ASEAN
Rabu, 03 Februari 2021 - 14:54 WIB
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyoroti pemberitaan media internasional terkait kudeta terhadap Pemerintahaan Myanmar. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua DPR , Azis Syamsuddin menyoroti pemberitaan media internasional terkait kudeta terhadap Pemerintahaan Myanmar. Sejalan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), DPR mengingatkan pihak di Myanmar untuk mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN.
Di antaranya, komitmen pada hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Dia pun menilai, perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia.
"Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN Charter (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," ujar Azis kepada wartawan, Rabu (3/2/2021)
Walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara-negara ASEAN, lanjut politikus Partai Golkar ini, insiden kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat di benarkan.
"Semoga kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi," ucap Azis.
Legislator Dapil Lampung itu juga mendesak Kemlu RI agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di Myanmar. Lebih lanjut, Azis Syamsuddin mengharapkan masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu.
"Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar. Khususnya keamanan WNI disana," desaknya.
Selain itu, mantan Ketua Komisi III DPR ini mengharapkan agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang menjadi permasalahan geopolitik baru di dunia. Sehingga, Indonesia dinilai perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan. Di saat yang sama, dunia international perlu menahan diri dan mengedepankan dialog.
"Yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN. Sekaligus, kita himbau dunia internasional untuk menahan diri sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi potensi geopolitik baru," pungkas Azis.
Sebelumnya diberitakan, bahwa militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin 1 Febuari 2021.
Di antaranya, komitmen pada hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Dia pun menilai, perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia.
"Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar. Kita desak agar Myanmar kembali mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN Charter (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa manapun," ujar Azis kepada wartawan, Rabu (3/2/2021)
Walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara-negara ASEAN, lanjut politikus Partai Golkar ini, insiden kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat di benarkan.
"Semoga kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi," ucap Azis.
Legislator Dapil Lampung itu juga mendesak Kemlu RI agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di Myanmar. Lebih lanjut, Azis Syamsuddin mengharapkan masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemlu.
"Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar. Khususnya keamanan WNI disana," desaknya.
Selain itu, mantan Ketua Komisi III DPR ini mengharapkan agar situasi politik di Myanmar tidak berkembang menjadi permasalahan geopolitik baru di dunia. Sehingga, Indonesia dinilai perlu memerankan peran dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan. Di saat yang sama, dunia international perlu menahan diri dan mengedepankan dialog.
"Yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN. Sekaligus, kita himbau dunia internasional untuk menahan diri sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi potensi geopolitik baru," pungkas Azis.
Sebelumnya diberitakan, bahwa militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin 1 Febuari 2021.
(kri)
tulis komentar anda