Kasus Kekerasan Seksual Kian Meningkat, PKB Bakal All Out Golkan RUU PKS
Selasa, 02 Februari 2021 - 17:11 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKB Marwan Dasopang (tengah) bersama aktivis RUU PKS dari The Body Shop Indonesia mendorong pengesahan RUU PKS yang saat menjadi Prolegnas Prioritas 2021.
JAKARTA -
Meningkatnya kasus kekerasan seksual di tanah air memicu keprihatinan banyak kalangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memastikan akan all out agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) bisa segera disahkan DPR.
Komitmen ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKB Marwan Dasopang saat menerima perwakilan The Body Shop Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Dia menilai RUU PKS sangat mendesak karena lonjakan kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini cukup signifikan. Ironisnya, sebagian kasus kekerasan seksual tersebut tidak masuk ke ranah hokum. "UU ini dibutuhkan segera. Karena lonjakan kasus ini luar biasa dan sebagian besar tidak masuk ke ranah hukum. Yang masuk ke ranah hukum sampai pelaporan hanya sekitar 2 persen, itu pun hanya sebagian kecil yang sampai diproses sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan,” ujar Marwan Dasopang .(Baca Juga : Mahasiswi Pascasarjana di Makassar Mengaku Jadi Korban Kekerasan Seksual)
Dia mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak kasus tersebut tidak masuk ke ranah hukum. Di antaranya masih kentalnya budaya permisif di tanah air, kuatnya mindset bias gender di kalangan masyarakat, hingga kekhawatiran pengucilan masyarakat bagi korban. "Kadang ada tekanan, selain itu ada juga budaya permisif di masyarakat kita yang membuat kasus ini tidak terungkap," katanya.
Meningkatnya kasus kekerasan seksual di tanah air memicu keprihatinan banyak kalangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memastikan akan all out agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) bisa segera disahkan DPR.
Komitmen ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKB Marwan Dasopang saat menerima perwakilan The Body Shop Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Dia menilai RUU PKS sangat mendesak karena lonjakan kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini cukup signifikan. Ironisnya, sebagian kasus kekerasan seksual tersebut tidak masuk ke ranah hokum. "UU ini dibutuhkan segera. Karena lonjakan kasus ini luar biasa dan sebagian besar tidak masuk ke ranah hukum. Yang masuk ke ranah hukum sampai pelaporan hanya sekitar 2 persen, itu pun hanya sebagian kecil yang sampai diproses sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan,” ujar Marwan Dasopang .(Baca Juga : Mahasiswi Pascasarjana di Makassar Mengaku Jadi Korban Kekerasan Seksual)
Dia mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak kasus tersebut tidak masuk ke ranah hukum. Di antaranya masih kentalnya budaya permisif di tanah air, kuatnya mindset bias gender di kalangan masyarakat, hingga kekhawatiran pengucilan masyarakat bagi korban. "Kadang ada tekanan, selain itu ada juga budaya permisif di masyarakat kita yang membuat kasus ini tidak terungkap," katanya.
Lihat Juga :