Hak Politik Mantan HTI Dihilangkan, Begini Respons Gerindra
Jum'at, 29 Januari 2021 - 14:18 WIB
Dasco menjelaskan, revisi UU Pemilu itu akan akan masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, soal perlu tidaknya pengubahan aturan dalam UU Pemilu ini juga masih merupakan pendapat partai-partai yang sejauh ini terus dikomunikasikan."Oleh karena itu, Gerindra dalam menyikapi ini menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antar parpol di DPR," ujarnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, Gerindra juga masih sedang mengkaji berbagai pendapat dan juga berkomunikasi dengan parpol lain mengenai normalisasi jadwal Pilkada.
(Baca:Larangan Eks HTI Ikut Pilkada hingga Pilpres Masuk Draf RUU Pemilu)
Hal yang sama juga dilakukan Gerindra soal ambang batas parlemen. Menurut Dasco, pada prinsipnya Gerindra tidak keberatan dengan besaran ambang batas 4% atau 7%. Tetapi Gerindra juga mesti berhitung ambang batas tersebut tetap mengakomodasi suara seluruh rakyat Indonesia.
"Sama, kalau presidential threshold kita juga sedang kita komunikasikan. Pada prinsipnya ya mau 20 persen-25 persen kami ikut saja," tambahnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, Gerindra juga masih sedang mengkaji berbagai pendapat dan juga berkomunikasi dengan parpol lain mengenai normalisasi jadwal Pilkada.
(Baca:Larangan Eks HTI Ikut Pilkada hingga Pilpres Masuk Draf RUU Pemilu)
Hal yang sama juga dilakukan Gerindra soal ambang batas parlemen. Menurut Dasco, pada prinsipnya Gerindra tidak keberatan dengan besaran ambang batas 4% atau 7%. Tetapi Gerindra juga mesti berhitung ambang batas tersebut tetap mengakomodasi suara seluruh rakyat Indonesia.
"Sama, kalau presidential threshold kita juga sedang kita komunikasikan. Pada prinsipnya ya mau 20 persen-25 persen kami ikut saja," tambahnya.
(muh)
Lihat Juga :