IDI Beberkan Dua Syarat Agar Pengendalian Pandemi Berhasil
Jum'at, 22 Januari 2021 - 17:42 WIB
“Perlu tinjau lagi protokol kesehatan, mungkin bukan hanya 3M lagi. Tapi lebih kepada merubah perilaku. Untuk menghindar dari penyakit, bukan hanya perilaku tapi ada tiga hal lain yaitu menjaga atau modifikasi daya tahan tubuh. Perlu ditambah satu M lagi yaitu mengkondisikan daya tahan tubuh,” ujarnya.
Selain perilaku dan kondisi tubuh, M lainnya yakni memodifikasi lingkungan di tempat kerja, ibadah, dan lainnya. Kalau tidak diprogramkan dengan baik, maka semua upaya tidak akan tidak maksimal.
Adapun vaksinasi, lanjut Daeng, itu lebih bersifat pencegahan yang spesifik terhadap penyakit tertentu melalui obat. Lantaran itu, dirinya menekan agar tenaga kesehatan dan pelayanan publik menjadi prioritas awal vaksinasi dalam kondisi darurat seperti ini.
“Kita sudah meminta jajaran IDI di pusat dan daerah agar menjadi role model. Kami juga menyiapkan tim pakar agar mereka bisa menjadi komunikator dan memberi penjelasan komprehensif akan efikasi dan keamanan, efek samping dari vaksin. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami,” jelas dia.
(Baca: Jumlah Terbatas, Indonesia Bakal Geber Vaksinasi dalam Waktu 15 Bulan)
Di sisi lain, ia juga sepakat terkait perlunya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah pendataan vaksinasi. Dengan begitu, program bisa berjalan lebih baik dan efektif.
Selain perilaku dan kondisi tubuh, M lainnya yakni memodifikasi lingkungan di tempat kerja, ibadah, dan lainnya. Kalau tidak diprogramkan dengan baik, maka semua upaya tidak akan tidak maksimal.
Adapun vaksinasi, lanjut Daeng, itu lebih bersifat pencegahan yang spesifik terhadap penyakit tertentu melalui obat. Lantaran itu, dirinya menekan agar tenaga kesehatan dan pelayanan publik menjadi prioritas awal vaksinasi dalam kondisi darurat seperti ini.
“Kita sudah meminta jajaran IDI di pusat dan daerah agar menjadi role model. Kami juga menyiapkan tim pakar agar mereka bisa menjadi komunikator dan memberi penjelasan komprehensif akan efikasi dan keamanan, efek samping dari vaksin. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami,” jelas dia.
(Baca: Jumlah Terbatas, Indonesia Bakal Geber Vaksinasi dalam Waktu 15 Bulan)
Di sisi lain, ia juga sepakat terkait perlunya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah pendataan vaksinasi. Dengan begitu, program bisa berjalan lebih baik dan efektif.
Lihat Juga :