IDI Beberkan Dua Syarat Agar Pengendalian Pandemi Berhasil

(Baca: Jumlah Terbatas, Indonesia Bakal Geber Vaksinasi dalam Waktu 15 Bulan)

Di sisi lain, ia juga sepakat terkait perlunya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah pendataan vaksinasi. Dengan begitu, program bisa berjalan lebih baik dan efektif.

“Memang sebaiknya vaksin didesentralisasi sehingga bisa mendata siapa saja tenaga kesehatan yang bisa mendapatkan vaksin. Banyak yang ingin tapi karena data harus ke pusat, makanya banyak terkendala saat mengunggah data. Ini memudahkan jangkauan vaksinasi agar lebih cepat dan tepat,”

Menurutnya, percepatan vaksinasi perlu dipikirkan. Sebab, dirinya khawatir vaksinasi akan lebih lama dari yang dijadwalkan. Daeng memaparkan, saat ini jumlah puskesmas secara nasional hanya sekitar 10 ribu unit, sementara rumah sakit hanya sekitar tiga ribuan.

“Kalau swasta dikerahkan, itu bisa memudahkan proses vaksinasi agar tepat sasaran, mempersingkat waktu dan peluang untuk segera mengakhiri pandemi akan lebih cepat. Kalau bisa menggerakkan semua relawan nakes sekitar 1,3 juta, maka bisa membantu mempercepat proses vaksinasi.

Ia mendorong agar vaksinasi tersebut bisa belajar dari penerapan Pekan Imunisasi Nasional. Hanya dalam satu minggu, distribusi dan pemberian vaksin bisa terlaksana dengan cepat.

“Makanya saya setuju kalau bisa kurang 1 tahun, itu bisa ditempuh melalui konsolidasi melalui jejaring yang sudah ada,” tandasnya.