Meski Sistem Kerja Fleksibel, Tjahjo: Penegakan Disiplin ASN Harus Tetap Dilakukan

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara ( ASN ) di instansi pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Termasuk di era pandemi COVID-19 ini saat ini.

Penegasan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“SE Penegakan Disiplin Pegawai ASN bertujuan menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas ASN dan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi,” demikian bunyi SE tersebut.

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam penegakan disiplin pegawai ASN. Selain itu juga menegaskan kembali kewajiban atasan langsung dalam pembinaan kepada bawahan. Termasuk juga sanksi bagi atasan langsung yang membiarkan terjadinya pelanggaran disiplin.

Tujuan lain Surat Edaran tersebut adalah untuk menjaga agar ASN tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. SE ini mencakup pengaturan tentang pencegahan dan penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar ketentuan disiplin.



Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Tjahjo pada 19 Januari 2021 ini, terdapat dua ketentuan yang harus dijalankan PPK di instansi pusat dan daerah. Pertama, PPK wajib melakukan langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Kedua, PPK wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai ASN.

Dalam melakukan pencegahan dan pembinaan disiplin dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

1. Memberikan pembekalan rutin tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN

2. Memberikan pembekalan tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya