Pemerintah Harus Pikirkan Nasib Pekerja Pengguna KRL
Jum'at, 17 April 2020 - 12:42 WIB
Suasana di KRL Commuter Line sebelum pandemi corona. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan menyebut sejak lama sudah meminta agar operasional seluruh moda transportasi dari dan ke zona merah Covid-19 harus dihentikan, khususnya KRL Commuterline yang beroperasi di Jabodetabek. Dia pun meminta kepada pemerintah menjamin biaya hidup para pekerja yang terkena dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Bukan hanya sekarang setuju tapi dari dulu kan saya teriaknya DKI Jakarta karantina wilayah, artinya sekaligus moda transportasi itu dihentikan operasionalnya," kata Irwan saat dihubungi, Jumat (17/4/2020).
Menurut Irwan, kelemahan PSBB adalah masih memperbolehkan aktivitas bekerja sebagian masyarakat. Beda halnya jika karantina wilayah, masyarakat wajib untuk berada di rumah saja tetapi hidupnya dijamin. Dengan PSBB, tentu ada aturan pembatasan termasuk dalam moda transportasi, tapi tidak sampai penghentian operasional secara keseluruhan.
"Jika KRL-nya ditutup maka tentu hal lain juga harus diatur misalnya, opsi kendaraan umum selain KRL yang mengangkut mereka atau mereka diliburkan dulu sementara oleh perusahaan, dan dengan jaminan biaya dari pemerintah daerah sekaligus perusahaan itu menghentikan aktivitasnya," terang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu. (Baca juga: PT KCI Matangkan Usulan Penghentian Operasional KRL Bodebek ).
"Bukan hanya sekarang setuju tapi dari dulu kan saya teriaknya DKI Jakarta karantina wilayah, artinya sekaligus moda transportasi itu dihentikan operasionalnya," kata Irwan saat dihubungi, Jumat (17/4/2020).
Menurut Irwan, kelemahan PSBB adalah masih memperbolehkan aktivitas bekerja sebagian masyarakat. Beda halnya jika karantina wilayah, masyarakat wajib untuk berada di rumah saja tetapi hidupnya dijamin. Dengan PSBB, tentu ada aturan pembatasan termasuk dalam moda transportasi, tapi tidak sampai penghentian operasional secara keseluruhan.
"Jika KRL-nya ditutup maka tentu hal lain juga harus diatur misalnya, opsi kendaraan umum selain KRL yang mengangkut mereka atau mereka diliburkan dulu sementara oleh perusahaan, dan dengan jaminan biaya dari pemerintah daerah sekaligus perusahaan itu menghentikan aktivitasnya," terang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu. (Baca juga: PT KCI Matangkan Usulan Penghentian Operasional KRL Bodebek ).
Lihat Juga :