Tokoh Nasional dan Agama Diminta Ikut Perkuat Wawasan Kebangsaan
Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:01 WIB
Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Amir Mahmud
JAKARTA - Masyarakat dinilai harus mendapatkan pemahaman bahwa membela agama bukanlah sesuatu yang berseberangan dengan membela negara. Begitu pun sebaliknya, menegakkan ajaran Nabi juga bukan halangan untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Amir Mahmud mengatakan, masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa wawasan kebangsaan yang religius tidak bertentangan dengan negara.
Dia mengatakan dalam berbagai kesepatan memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun masyarakat berwawasan kebangsaan religius.
”Karena saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk me-legitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi,” tuturnya, Jumat 15 Januari 2021. Baca juga: Menjaga Integrasi Masyarakat melalui Bela Negara
Menurut dia, para tokoh nasional dan agama harus memberikan suatu pernyataan atau sikap wawasan kebangsaan yang religius sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan yang ada ini sebagai alat untuk melakukan perlawanan.
”Apalagi hal ini selalu terjadi dalam konteks politik. Karena memang dalam yang namanya teori poltik, pemerintah dan rakyat ini memang selalu ada yang miss. Tinggal tergantung bagaimana kita membangun komunikasinya,” tutur Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra Narasi dan Ideologi dari paham Radikal Terorisme ini
Oleh sebab itu, dia berharap para tokoh dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius. Baca juga: Bukan Hanya Tugas TNI/Polri, Prabowo: Milenial Juga Wajib Bela Negara
Menurut dia, perbedaan adalah hal yang wajar, asalkan tidak sampai menyulut konflik. ”Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi tinggal bagaimana masyarakat dan para tokoh ini menyikapi hal tersebut,” tuturnya.
Amir Mahmud mengungkapkan, para tokoh harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Karena di situ letak wawasan kebangsaan yang reiligius yang sebetulnya berada. ”Jangan malah mengatakan NKRI bersyariah, padahal di sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang maha esa,” kata peraih Doktoral bidang Studi Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Amir Mahmud mengatakan, masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa wawasan kebangsaan yang religius tidak bertentangan dengan negara.
Dia mengatakan dalam berbagai kesepatan memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun masyarakat berwawasan kebangsaan religius.
”Karena saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk me-legitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi,” tuturnya, Jumat 15 Januari 2021. Baca juga: Menjaga Integrasi Masyarakat melalui Bela Negara
Menurut dia, para tokoh nasional dan agama harus memberikan suatu pernyataan atau sikap wawasan kebangsaan yang religius sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan yang ada ini sebagai alat untuk melakukan perlawanan.
”Apalagi hal ini selalu terjadi dalam konteks politik. Karena memang dalam yang namanya teori poltik, pemerintah dan rakyat ini memang selalu ada yang miss. Tinggal tergantung bagaimana kita membangun komunikasinya,” tutur Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra Narasi dan Ideologi dari paham Radikal Terorisme ini
Oleh sebab itu, dia berharap para tokoh dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius. Baca juga: Bukan Hanya Tugas TNI/Polri, Prabowo: Milenial Juga Wajib Bela Negara
Menurut dia, perbedaan adalah hal yang wajar, asalkan tidak sampai menyulut konflik. ”Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi tinggal bagaimana masyarakat dan para tokoh ini menyikapi hal tersebut,” tuturnya.
Amir Mahmud mengungkapkan, para tokoh harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Karena di situ letak wawasan kebangsaan yang reiligius yang sebetulnya berada. ”Jangan malah mengatakan NKRI bersyariah, padahal di sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang maha esa,” kata peraih Doktoral bidang Studi Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
(dam)
tulis komentar anda