Penanganan Bencana Harus Dipercepat
Sabtu, 16 Januari 2021 - 05:36 WIB
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus segera mendirikan posko bencana dan kesehatan untuk mempersiapkan segala kebutuhan masyarakat yang menjadi korban dan terdampak.
"Meminta pemerintah dapat menanggung atau menggratiskan para korban jiwa untuk melakukan perawatan medis baik berat maupun ringan," ujar Azis.
(Baca juga: DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergis Tangani Gempa Majene )
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR Irwan turut prihatin atas bencana gempa di Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) dan juga banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang baru saja terjadi. Menurutnya, pemerintah harus reponsif dalam menangani bencana tersebut.
"Pemerintah harus responsif terhadap bencana gempa di Sulbar dan banjir di Kalsel. Jangan lambat penanganan dan penyelamatan walau sedang fokus pada penanganan Covid-19," kata Irwan.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini mengungkapkan, ada ribuan warga yang terendam banjir sedalam 2-3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulawesi Barat akibat gempa. Belum lagi kerugian materil berupa harta, rumah, dan lain-lainnya.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, Jokowi harus mengevaluasi sistem mitigasi bencana dan penanganan pascabencana di Tanah Air, karena Indonesia selalu terlihat gagap saat bencana terkadi, padahal Indonesia ini kawasan ring of fire yang rawan bencana.
"Kita selalu terlihat gelagapan antisipasi bencana begitupun cara menanganinya," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, harus ada update data berikut kemampuan lahan, kesesuaian lahan secara periodik di lokasi-lokasi rawan bencana.
"Peta rawan bencananya bagaimana? Rawan banjir? Rawan longsor? Rawan gempa? Apakah masyarakat bisa akses setiap saat informasi itu sehingga ada kesiapan dan kesadaran untuk lebih respect pada alam dan lingkungan," kata Irwan.
Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan, hingga pukul 18.00 Wita kemarin, tercatat 37 orang meninggal dunia dari dua wilayah terparah, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene.
"Korban meninggal dunia di Mamuju ada 29 orang dan di Majene ada 8 orang. Untuk korban luka-luka ada ratusan, mungkin di atas 200-an orang. Kemungkinan korban meninggal akan terus bertambah," jelas Syamsu.
Dia mengatakan, hingga kini tim gabungan masih terus melakukan pencarian dan proses evakuasi dampak gempa yang terjadi sejak Kamis (14/01) lalu.
"Beberapa akses dari Makassar ke Mamuju di daerah Majene ada lokasi longsor, saat ini belum bisa dilalui. Namun upaya dari tim untuk mensterilkannya. Insyaallah mudah-mudahan kalau tidak ada susulan lagi besok (hari ini) sudah bisa dibuka aksesnya," papar Syamsu.
Selain itu, untuk melakukan evakuasi akibat banyaknya bangunan yang runtuh, Tim Sar setempat juga membutuhkan alat berat.
"Meminta pemerintah dapat menanggung atau menggratiskan para korban jiwa untuk melakukan perawatan medis baik berat maupun ringan," ujar Azis.
(Baca juga: DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergis Tangani Gempa Majene )
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR Irwan turut prihatin atas bencana gempa di Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) dan juga banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang baru saja terjadi. Menurutnya, pemerintah harus reponsif dalam menangani bencana tersebut.
"Pemerintah harus responsif terhadap bencana gempa di Sulbar dan banjir di Kalsel. Jangan lambat penanganan dan penyelamatan walau sedang fokus pada penanganan Covid-19," kata Irwan.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini mengungkapkan, ada ribuan warga yang terendam banjir sedalam 2-3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulawesi Barat akibat gempa. Belum lagi kerugian materil berupa harta, rumah, dan lain-lainnya.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan, Jokowi harus mengevaluasi sistem mitigasi bencana dan penanganan pascabencana di Tanah Air, karena Indonesia selalu terlihat gagap saat bencana terkadi, padahal Indonesia ini kawasan ring of fire yang rawan bencana.
"Kita selalu terlihat gelagapan antisipasi bencana begitupun cara menanganinya," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, harus ada update data berikut kemampuan lahan, kesesuaian lahan secara periodik di lokasi-lokasi rawan bencana.
"Peta rawan bencananya bagaimana? Rawan banjir? Rawan longsor? Rawan gempa? Apakah masyarakat bisa akses setiap saat informasi itu sehingga ada kesiapan dan kesadaran untuk lebih respect pada alam dan lingkungan," kata Irwan.
Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan, hingga pukul 18.00 Wita kemarin, tercatat 37 orang meninggal dunia dari dua wilayah terparah, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene.
"Korban meninggal dunia di Mamuju ada 29 orang dan di Majene ada 8 orang. Untuk korban luka-luka ada ratusan, mungkin di atas 200-an orang. Kemungkinan korban meninggal akan terus bertambah," jelas Syamsu.
Dia mengatakan, hingga kini tim gabungan masih terus melakukan pencarian dan proses evakuasi dampak gempa yang terjadi sejak Kamis (14/01) lalu.
"Beberapa akses dari Makassar ke Mamuju di daerah Majene ada lokasi longsor, saat ini belum bisa dilalui. Namun upaya dari tim untuk mensterilkannya. Insyaallah mudah-mudahan kalau tidak ada susulan lagi besok (hari ini) sudah bisa dibuka aksesnya," papar Syamsu.
Selain itu, untuk melakukan evakuasi akibat banyaknya bangunan yang runtuh, Tim Sar setempat juga membutuhkan alat berat.
tulis komentar anda