Kebijakan Swasembada Kedelai
Jum'at, 15 Januari 2021 - 04:25 WIB
Melihat angka-angka pencapaian saat ini, sepertinya target swasembada kedelai sulit digapai. Sudah terlalu lama terjadi politik pembiaran (hands-of economic policy) pada sistem insentif dan kebijakan agrobisnis kedelai. Diakui atau tidak, modal sosial petani kedelai telah hancur dan bahkan rusak akibat inkonsistensi kebijakan dan politik pembiaran. Yang terjadi kemudian bukan kemajuan, tapi fenomena dekedelaisasi, yakni proses yang semakin menjauh dari kedelai. Emoh tanam kedelai di petani terus berlanjut.
Di level usaha tani, inkonsistensi muncul karena kebijakan yang mendua terhadap produk hasil rekayasa genetika (genetic modified organism/GMO). Diyakini belum aman dari sisi lingkungan dan kesehatan, pemerintah melarang kedelai transgenik diusahakan di sini. Sebaliknya, impor kedelai transgenik dari Amerika Serikat untuk bahan baku tahu-tempe-kecap melaju di jalan tol tanpa hambatan. Inkonsistensi kebijakan itu berbuah ketergantungan Indonesia nyaris mutlak, sekitar 90%, pada kedelai transgenik dari AS.
Inkonsistensi lain tampak dari absennya insentif buat petani. Petani didorong-dorong agar mau berusaha tani kedelai. Tapi pemerintah lupa merancang insentif agar petani mau kembali bertanam kedelai. Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, petani pasti akan bertanam kedelai jika mengusahakan komoditas itu lebih menguntungkan dari yang lain. Saat ini, keuntungan relatif bertanam kedelai jauh tertinggal dari padi, jagung, dan tebu. Padahal, empat komoditas ini bertarung di lahan yang sama, yaitu sawah.
Di level perdagangan, inkonsistensi terjadi karena penyerahan tata niaga kedelai sepenuhnya kepada mekanisme pasar sejak 2015. Siapa pun bisa mengimpor kedelai tanpa harus mengantongi izin dan kuota impor dari pemerintah, juga tak membayar tarif bea masuk. Sampai akhir 2020, pasokan kedelai lancar, harga stabil. Karena lima tahun terakhir harga kedelai impor cukup rendah, produsen tahu-tempe tenang dalam berusaha. Importir senang karena untung terus mengalir, pemerintah juga tak pusing soal inflasi.
Ketika pandemi Covid-19 mengacaukan rantai pasok global, masalah muncul. Plus permintaan kedelai dari China yang melonjak dua kali dari situasi normal, pasar jadi terguncang. Sesuai hukum besi supply-demand, harga terpantik tinggi dan langsung ditransmisikan ke pasar Indonesia. Produsen tahu-tempe mogok, konsumen pun menjerit karena harga tahu-tempe melonjak tinggi. Dininabobokan harga kedelai impor murah, kita terlena membangun kedaulatan dan kemandirian kedelai berbasis domestik.
Di level usaha tani, inkonsistensi muncul karena kebijakan yang mendua terhadap produk hasil rekayasa genetika (genetic modified organism/GMO). Diyakini belum aman dari sisi lingkungan dan kesehatan, pemerintah melarang kedelai transgenik diusahakan di sini. Sebaliknya, impor kedelai transgenik dari Amerika Serikat untuk bahan baku tahu-tempe-kecap melaju di jalan tol tanpa hambatan. Inkonsistensi kebijakan itu berbuah ketergantungan Indonesia nyaris mutlak, sekitar 90%, pada kedelai transgenik dari AS.
Inkonsistensi lain tampak dari absennya insentif buat petani. Petani didorong-dorong agar mau berusaha tani kedelai. Tapi pemerintah lupa merancang insentif agar petani mau kembali bertanam kedelai. Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, petani pasti akan bertanam kedelai jika mengusahakan komoditas itu lebih menguntungkan dari yang lain. Saat ini, keuntungan relatif bertanam kedelai jauh tertinggal dari padi, jagung, dan tebu. Padahal, empat komoditas ini bertarung di lahan yang sama, yaitu sawah.
Di level perdagangan, inkonsistensi terjadi karena penyerahan tata niaga kedelai sepenuhnya kepada mekanisme pasar sejak 2015. Siapa pun bisa mengimpor kedelai tanpa harus mengantongi izin dan kuota impor dari pemerintah, juga tak membayar tarif bea masuk. Sampai akhir 2020, pasokan kedelai lancar, harga stabil. Karena lima tahun terakhir harga kedelai impor cukup rendah, produsen tahu-tempe tenang dalam berusaha. Importir senang karena untung terus mengalir, pemerintah juga tak pusing soal inflasi.
Ketika pandemi Covid-19 mengacaukan rantai pasok global, masalah muncul. Plus permintaan kedelai dari China yang melonjak dua kali dari situasi normal, pasar jadi terguncang. Sesuai hukum besi supply-demand, harga terpantik tinggi dan langsung ditransmisikan ke pasar Indonesia. Produsen tahu-tempe mogok, konsumen pun menjerit karena harga tahu-tempe melonjak tinggi. Dininabobokan harga kedelai impor murah, kita terlena membangun kedaulatan dan kemandirian kedelai berbasis domestik.
Lihat Juga :