Khasiat Vaksin Sinovac Capai 65%
Selasa, 12 Januari 2021 - 08:23 WIB
Untuk kredibilitas dan kompetensi itu terkait dengan kelembagaan. “BPOM memiliki otoritas secara institusional untuk menegaskan hal itu. Demikian juga PB IDI, kemudian ITAGI, dan juga ahli-ahli yang terkait dengan masalah vaksin,” ungkap Asrorun.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Lama Lena mengapresiasi kerja keras BPOM yang telah mengawal dan memastikan uji klinis tahap 3 di Indonesia berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, tim BPOM juga mengecek hasil uji klinis tahap 3 di Turki dan Brasil.
“Hasil yang disampaikan BPOM bahwa hasil ujiklinis vaksin Sinovac di Indonesia memenuhi ketentuan WHO tentu disambut positif oleh semua kalangan yang selama ini menunggu hasil penelitian BPOM,” kata Melki.
Menurut Melki, EUA atau izin edar darurat yang dirilis BPOM kemarin memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan efektif diberikan kepada masyarakat yang tahapan vaksinasinya sudah disampaikan pemerintah melalui Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (Baca juga: Terkubur 2.000 Tahun, Arkeolog Temukan Kedai Makanan Kuno di Pompeii)
Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk memastikan vaksinasi yang segera berjalan diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik dan sukses oleh tenaga kesehatan (nakes)yang bertugas.
Walaupun vaksinasi segera berjalan besok, Melki mengingatkan bahwa proses vaksinasi harus paralel dengan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan harus digalakkan dan dilakukan bersamaan dengan operasi yustisi oleh Polri, TNI dan Satpol PP dengan disertai sanksi secara terukur di lapangan. “Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) plus 2M (Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas),” katanya.
Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Jokowi akan divaksin Rabu besok. “Insy Allah, bapak-ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan dimulai oleh Bapak Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Negara dengan Kematian Akibat Polusi Terbanyak di Dunia, Indonesia Urutan ke-4)
Soal vaksinasi, ada dua pandangan yang berbeda. Anggota Fraksi Partai Demokrat mengkritisi vaksin Covid-19 yang sudah disebarluaskan sebelum emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara anggota Fraksi PDIP berpandangan semestinya semua pihak memberikan optimisme dan tidak latah berkomentar soal vaksin, karena tidak kapabel.
“Saya ingin kembali mengingatkan pemerintah melalui ibu ketua dan pimpinan tentang kasus Covid-19 yangkita tahu persis positive rate 30,4%. Artinya, sudah empat kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Ini menunjukkan bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini,” tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai kehadiran vaksin sudah mendatangkan kontroversi. Pasalnya, 1,2 juta dosis vaksin tibadi saat vaksin dalam uji klinis, sudah disebar ke seluruh Indonesia dan belum ada izin edar BPOM sertifikat halal MUI. “Hasil di lapangan, banyak masyarakat dan tenaga kesehatan kita yang ragu-ragu untuk di vaksin,” ujarnya, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Hore! Anak Sekolah Dapat BLT Rp3,5 Juta)
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Lama Lena mengapresiasi kerja keras BPOM yang telah mengawal dan memastikan uji klinis tahap 3 di Indonesia berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, tim BPOM juga mengecek hasil uji klinis tahap 3 di Turki dan Brasil.
“Hasil yang disampaikan BPOM bahwa hasil ujiklinis vaksin Sinovac di Indonesia memenuhi ketentuan WHO tentu disambut positif oleh semua kalangan yang selama ini menunggu hasil penelitian BPOM,” kata Melki.
Menurut Melki, EUA atau izin edar darurat yang dirilis BPOM kemarin memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan efektif diberikan kepada masyarakat yang tahapan vaksinasinya sudah disampaikan pemerintah melalui Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (Baca juga: Terkubur 2.000 Tahun, Arkeolog Temukan Kedai Makanan Kuno di Pompeii)
Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk memastikan vaksinasi yang segera berjalan diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik dan sukses oleh tenaga kesehatan (nakes)yang bertugas.
Walaupun vaksinasi segera berjalan besok, Melki mengingatkan bahwa proses vaksinasi harus paralel dengan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan harus digalakkan dan dilakukan bersamaan dengan operasi yustisi oleh Polri, TNI dan Satpol PP dengan disertai sanksi secara terukur di lapangan. “Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) plus 2M (Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas),” katanya.
Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Jokowi akan divaksin Rabu besok. “Insy Allah, bapak-ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan dimulai oleh Bapak Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Negara dengan Kematian Akibat Polusi Terbanyak di Dunia, Indonesia Urutan ke-4)
Soal vaksinasi, ada dua pandangan yang berbeda. Anggota Fraksi Partai Demokrat mengkritisi vaksin Covid-19 yang sudah disebarluaskan sebelum emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara anggota Fraksi PDIP berpandangan semestinya semua pihak memberikan optimisme dan tidak latah berkomentar soal vaksin, karena tidak kapabel.
“Saya ingin kembali mengingatkan pemerintah melalui ibu ketua dan pimpinan tentang kasus Covid-19 yangkita tahu persis positive rate 30,4%. Artinya, sudah empat kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Ini menunjukkan bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini,” tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai kehadiran vaksin sudah mendatangkan kontroversi. Pasalnya, 1,2 juta dosis vaksin tibadi saat vaksin dalam uji klinis, sudah disebar ke seluruh Indonesia dan belum ada izin edar BPOM sertifikat halal MUI. “Hasil di lapangan, banyak masyarakat dan tenaga kesehatan kita yang ragu-ragu untuk di vaksin,” ujarnya, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Hore! Anak Sekolah Dapat BLT Rp3,5 Juta)
tulis komentar anda