Khasiat Vaksin Sinovac Capai 65%

JAKARTA - Vaksin Sinovac dipastikan aman dan segera digunakan. Rabu (13/1/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang nomor satu di Indonesia yang menerima suntikan vaksin buatan China tersebut.

Keyakinan keamanan Sinovac kemarin disampaikan ke publik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari uji klinik fase 3 di Bandung menunjukkan tingkat efikasi atau kemanjuran Sinovac terhadap Covid-19 sebesar 65,3%. Sementara prasyarat efikasi yang dipatok oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah sebesar 50%. Optimisme penggunaan Sinovac makin menguat dengan terbitnya fatwa kehalalan vaksin tersebut yang kemarin dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Fatwa MUI No 2/2021 tertanggal 11 Januari 2021. (Baca: Tenaga kesehatan Jawa-Bali Sasaran pertama Vaksinasi)

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac aman. “Hasil analisis terhadap vaksin Coronavac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi sebesar 65,3% yang berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25%, serta dibahas di Brasil sebesar 78%,” ungkap Penny, dalam Konferensi Pers Emergency Use Authorization (EUA) Vaksin Covid-19, secara virtual, kemarin.

Penny mengatakan pihaknya juga akan memberikan EUA kepada vaksin Sinovac. Untuk dapat menyetujui izin penggunaan dengan EUA, WHO telah menetapkan standar persyaratan khasiat dan keamanan yang harus memiliki minimal data hasil pemantauan selama enam bulan untuk uji klinik fase 1 dan 2. “Dan, tiga bulan pada uji klinik fase 3 disertai dengan efikasi vaksin minimal 50%,” katanya.

Untuk data keamanan vaksin corona diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki, dan Brasil yang dipantau sampai periode tiga bulan setelah penyuntikan dosis kedua. (Baca juga: Catat! Ini Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru di UI)

Secara keseluruhan menunjukkan vaksin Coronavac aman dengan kejadian efek samping yang di timbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fetik, dan demam.

Frekuensi efek samping dengan derajat berat antara lain sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang berkisar sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Secara keseluruhan efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo.

Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengatakan, Fatwa MUI No 2/2021 berisi tentang produk vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science China dan PT Bio Farma. Dalam fatwa itu, pertama dijelaskan bahwa hukum vaksin Covid-19 Sinovac Life Science China dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal.

Kedua, vaksin Sinovac boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya. “Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Science China dan PT Bio Farma sebagaimana angka satu boleh di gunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten,” kata Asrorun. (Baca juga: Nyeri Punggung Jadi Gejala Covid-19, Benarkah?)

Untuk kredibilitas dan kompetensi itu terkait dengan kelembagaan. “BPOM memiliki otoritas secara institusional untuk menegaskan hal itu. Demikian juga PB IDI, kemudian ITAGI, dan juga ahli-ahli yang terkait dengan masalah vaksin,” ungkap Asrorun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Lama Lena mengapresiasi kerja keras BPOM yang telah mengawal dan memastikan uji klinis tahap 3 di Indonesia berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, tim BPOM juga mengecek hasil uji klinis tahap 3 di Turki dan Brasil.

“Hasil yang disampaikan BPOM bahwa hasil ujiklinis vaksin Sinovac di Indonesia memenuhi ketentuan WHO tentu disambut positif oleh semua kalangan yang selama ini menunggu hasil penelitian BPOM,” kata Melki.

Menurut Melki, EUA atau izin edar darurat yang dirilis BPOM kemarin memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan efektif diberikan kepada masyarakat yang tahapan vaksinasinya sudah disampaikan pemerintah melalui Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). (Baca juga: Terkubur 2.000 Tahun, Arkeolog Temukan Kedai Makanan Kuno di Pompeii)

Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk memastikan vaksinasi yang segera berjalan diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik dan sukses oleh tenaga kesehatan (nakes)yang bertugas.

Walaupun vaksinasi segera berjalan besok, Melki mengingatkan bahwa proses vaksinasi harus paralel dengan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan harus digalakkan dan dilakukan bersamaan dengan operasi yustisi oleh Polri, TNI dan Satpol PP dengan disertai sanksi secara terukur di lapangan. “Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) plus 2M (Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas),” katanya.

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Jokowi akan divaksin Rabu besok. “Insy Allah, bapak-ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan dimulai oleh Bapak Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Negara dengan Kematian Akibat Polusi Terbanyak di Dunia, Indonesia Urutan ke-4)

Soal vaksinasi, ada dua pandangan yang berbeda. Anggota Fraksi Partai Demokrat mengkritisi vaksin Covid-19 yang sudah disebarluaskan sebelum emergency use authorization (UEA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara anggota Fraksi PDIP berpandangan semestinya semua pihak memberikan optimisme dan tidak latah berkomentar soal vaksin, karena tidak kapabel.

“Saya ingin kembali mengingatkan pemerintah melalui ibu ketua dan pimpinan tentang kasus Covid-19 yangkita tahu persis positive rate 30,4%. Artinya, sudah empat kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Ini menunjukkan bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini,” tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid menilai kehadiran vaksin sudah mendatangkan kontroversi. Pasalnya, 1,2 juta dosis vaksin tibadi saat vaksin dalam uji klinis, sudah disebar ke seluruh Indonesia dan belum ada izin edar BPOM sertifikat halal MUI. “Hasil di lapangan, banyak masyarakat dan tenaga kesehatan kita yang ragu-ragu untuk di vaksin,” ujarnya, dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Hore! Anak Sekolah Dapat BLT Rp3,5 Juta)

Anggota Fraksi PDIP Arya Bima mengajak semua pihak bisa memberikan optimis medan harapan walaupun memang ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan kritis agar vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi, banyak hal objektif mengenai vaksin ini yang seharusnya disampaikan oleh pihak yang punya kompetensi bicara seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, dan MUI. “Semoga kita tidak latah berkomentar yang membuat kondisi ini semakin membuat ketidakjelasan dimasyarakat,” ucapnya. (Kiswondari/Binti Mufarida/Dita Angga)