Menkes Pastikan Presiden Jokowi Divaksinasi COVID-19 Rabu Lusa
Senin, 11 Januari 2021 - 12:56 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa vaksinasi akan dilakukan pekan ini. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa vaksinasi akan dilakukan pekan ini. Dia menyebut bahwa Presiden Jokowi akan divaksin Rabu (13/1/2021) lusa.
"InsyaAllah bapak ibu, kita akan mulai di hari Rabu. Dan dimulai oleh bapak presiden," katanya seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Budi menyebut bahwa berita baik soal vaksin COVID-19 sudah keluar dari MUI. Vaksin corona sudah dinyatakan suci dan halal. ( )
Menurut Menkes, berita baik dari BPOM juga akan menyusul soal efektivitas vaksin. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi kerja BPOM.
"Insyallah berita BPOM juga bisa segera menyusul karena kita tidak mungkin, saya ulangi sekali lagi pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM. Karena BPOM adalah badan independen yang secara scientific berhak apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM itu keluar," katanya.
Lebih lanjut terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), Menkes mengatakan tengah menampung masukan itu. Menurutnya, dia akan menjelaskannya begitu keterangan resmi dibuat. "Kita berusaha dengan bantuan Pak Menko akan sesegera mungkin memberikan penjelasan begitu nanti keputusannya sudah resmi akan dibuat. Tapi kita sudah mendengarkan masukan tentang KIPI," katanya. ( )
"InsyaAllah bapak ibu, kita akan mulai di hari Rabu. Dan dimulai oleh bapak presiden," katanya seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Budi menyebut bahwa berita baik soal vaksin COVID-19 sudah keluar dari MUI. Vaksin corona sudah dinyatakan suci dan halal. ( )
Menurut Menkes, berita baik dari BPOM juga akan menyusul soal efektivitas vaksin. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi kerja BPOM.
"Insyallah berita BPOM juga bisa segera menyusul karena kita tidak mungkin, saya ulangi sekali lagi pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM. Karena BPOM adalah badan independen yang secara scientific berhak apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM itu keluar," katanya.
Lebih lanjut terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), Menkes mengatakan tengah menampung masukan itu. Menurutnya, dia akan menjelaskannya begitu keterangan resmi dibuat. "Kita berusaha dengan bantuan Pak Menko akan sesegera mungkin memberikan penjelasan begitu nanti keputusannya sudah resmi akan dibuat. Tapi kita sudah mendengarkan masukan tentang KIPI," katanya. ( )
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda