Keterangan Komnas HAM Soal FPI Bikin Bingung, Warganet Minta Kasus Diusut Tuntas
Sabtu, 09 Januari 2021 - 15:41 WIB
"Harus diusut tuntas, hukum @amnestyindo
@KomnasHAM
@majelishukumham," akun @Gus_Bach
"Komnas HAM sudah merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Selanjutnya laporan akan diserahkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti," jelas akun @masaryaduta.
(Baca juga : Ehm....Ehm... Menteri Erick dan Budi PDKT Ketua BPK )
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) ditembak mati di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, pada Senin, 7 Desember 2020. Fadil mengatakan, penembakan tersebut terjadi setelah, anggota dari Polda Metro Jaya melakukan pendataan guna menindaklanjuti pemanggilan kedua Habib Rizieq Shihab (HRS) yang direncanakan pada Senin 7 Desember 2020.
Komnas HAM menyatakan, penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan adanya penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.
@KomnasHAM
@majelishukumham," akun @Gus_Bach
"Komnas HAM sudah merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Selanjutnya laporan akan diserahkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti," jelas akun @masaryaduta.
(Baca juga : Ehm....Ehm... Menteri Erick dan Budi PDKT Ketua BPK )
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) ditembak mati di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, pada Senin, 7 Desember 2020. Fadil mengatakan, penembakan tersebut terjadi setelah, anggota dari Polda Metro Jaya melakukan pendataan guna menindaklanjuti pemanggilan kedua Habib Rizieq Shihab (HRS) yang direncanakan pada Senin 7 Desember 2020.
Komnas HAM menyatakan, penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan adanya penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.
(cip)
tulis komentar anda