Reshuffle, Antara Performa Pemerintah dan Dilema Demokrasi

Jum'at, 08 Januari 2021 - 06:10 WIB
Pertimbangan lain adalah bahwa reshuffle kali ini secara politis harus tetap menjaga, bahkan memperkuat soliditas dukungan atas koalisi yang sudah dibangun Jokowi selama ini. Untuk itu, faktor akspetabilitas secara politis juga menjadi pertimbangan. Ini tercermin pada komposisi jatah partai tetap tidak berubah dan dimasukkannya figur-figur seperti Sandiaga Uno yang mewakili kelompok lain di Gerindra di pos Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Yaqut Cholil Qoumas yang mewakili Nahdlatul Ulama (NU) di pos Kementerian Agama.

Dengan berbagai pertimbangan itu--kapabilitas, integritas dan akseptabilitas--diharapkan bahwa masuknya beberapa sosok baru itu dapat segera membantun Presiden menemukan solusi, terutama terkait situasi perekonomian kita secara lebih konkret dan holistik. Selain itu, diharapkan agar penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk penyediaan vaksin dalam skala besar, dapat mengalami akselerasi. Dan, juga dapat menciptakan situasi kehidupan sosial-politik yang kondusif, termasuk yang terpenting mengembalikan kepercayaan masyarakat dan penciptaan stabilitas politik.

Untuk memantapkan performa pemerintah perlu dikembangkan pola komunikasi yang intens antara presiden dan para menterinya agar visi dan misi presiden benar-benar dapat dijalankan dengan baik. Di sisi lain presiden juga harus memberikan kepercayaan penuh kepada para menteri untuk dapat menjalankan konsep-konsep mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang menteri.

Meski demikian, terdapat pula kritik dari beberapa kalangan mengenai beberapa sosok yang dinilai tidak cukup fit atas posisi yang nantinya diemban. Sosok Yaqut misalnya dianggap beberapa kalangan masih butuh waktu lagi untuk dapat pas berperan sebagai seorang menteri agama. Di samping itu, sikapnya yang tidak segan melakukan konfrontasi dengan pihak-pihak yang tidak disukainya juga tidak ideal, terutama mengingat masyarakat sudah cukup lelah dengan berbagai ketegangan, bahkan konflik selama ini.

Begitu juga penunjukan Budi Sadikin sebagai menteri kesehatan yang dirasa kurang pas mengingat latar belakang akademis dan kerja yang bersangkutan selama ini. Sementara tidak sedikit figur yang lebih tepat, baik dari sisi profesi maupun latar belakang pendidikan, untuk pos yang saat ini menjadi amat penting itu.

Selain itu, pos-pos kementerian lain yang juga bagi sebagian kalangan justru lebih patut diganti ternyata tidak mengalami perubahan. Meski demikian, tentu saja kita semua harus benar-benar menunggu hasil kerja para menteri baru itu untuk dapat memberikan penilaian yang objektif atas kinerja mereka.

Dilema bagi Demokrasi
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!