Penilaian PB PMII terhadap Kinerja Pemerintah Sepanjang 2020
Kamis, 31 Desember 2020 - 22:36 WIB
Kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin dalam mendorong percepatan pembangunan dinilai lemah oleh berbagai kalangan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin dalam mendorong percepatan pembangunan dinilai lemah oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
(Baca juga: Saatnya Akselerasi Kinerja Pemerintahan)
Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya amburadul. Antara lain tentang UU Omnibus Law, Kamis (31/12/2020).
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian)
Diungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa akan melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya dalam pembahasan aturan turunan dari Omnibus Law ini. Namun faktanya, mahasiswa tidak dilibatkan.
Dia juga mengkritik Menko Perekonomian. Sebagai triger, Menko Perekonomian seharusnya menjelaskan ke publik tentang Omnibus Law. Tapi justru sebaliknya, saat mahasiswa melakukan penolakan malah kecewa karena difitnah dan dituduh mendapat bayaran.
Dia menilai, apa yang disa.paikan oleh Menko Perekonomian tidak menunjukkan kelasnya sebagai pejabat tinggi negara. (Baca juga: Kinerja Pemerintahan Jokowi, PDIP Ajak Komponen Bangsa Berpandangan Positif)
Zeni juga menyinggung tentang penanganan kasus korupsi yang masih tumpang tindih. Penanganannya terkesan setengah hati. "Masih bnyak kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas," tandasnya.
(Baca juga: Saatnya Akselerasi Kinerja Pemerintahan)
Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya amburadul. Antara lain tentang UU Omnibus Law, Kamis (31/12/2020).
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian)
Diungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa akan melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya dalam pembahasan aturan turunan dari Omnibus Law ini. Namun faktanya, mahasiswa tidak dilibatkan.
Dia juga mengkritik Menko Perekonomian. Sebagai triger, Menko Perekonomian seharusnya menjelaskan ke publik tentang Omnibus Law. Tapi justru sebaliknya, saat mahasiswa melakukan penolakan malah kecewa karena difitnah dan dituduh mendapat bayaran.
Dia menilai, apa yang disa.paikan oleh Menko Perekonomian tidak menunjukkan kelasnya sebagai pejabat tinggi negara. (Baca juga: Kinerja Pemerintahan Jokowi, PDIP Ajak Komponen Bangsa Berpandangan Positif)
Zeni juga menyinggung tentang penanganan kasus korupsi yang masih tumpang tindih. Penanganannya terkesan setengah hati. "Masih bnyak kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas," tandasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda