Kepala BPH Migas: ASDP Tidak Komitmen Terapkan Flowmeter Digital dalam Pengisian BBM Subsidi
Kamis, 31 Desember 2020 - 11:12 WIB
63.900 kiloliter untuk triwulan I tahun 2021.
“Sanksi ini penting karena kondisi keuangan negara sedang sulit, bahkan defisit anggaran mencapai Rp800 triliun lebih. Jangan sampai uang APBN untuk subsidi disalahgunakan dan tidak tepat sasaran,” tegas Ifan.
Ancaman sanksi tegas ini bukan tanpa alasan, sebab terdapat 40 kapal yang menggunakan BBM Solar Subsidi yang dikelola PT ASDP di rute Pelabuhan Merak-Bakauheni. Namun, dari 40 kapal tersebut, ternyata hanya 8 kapal yang dimiliki langsung oleh PT ASDP sebagai BUMN. Sementara 32 kapal lainnya adalah milik swasta yang dikoordinasikan oleh PT ASDP dengan izin dari Kementerian Perhubungan.
Demi semakin menekan penggunaan BBM Solar Subsidi yang jumlahnya mencapai sekitar 1 milyar liter, Ifan menambahkan, sudah seharusnya Pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong konversi penggunaan LNG (liquid natural gas) untuk transportasi laut dan kereta api yang jauh lebih murah, aman, bersih, dan cadangan gasnya berlimpah di dalam negeri.
Temuan lain oleh Kepala BPH Migas beserta tim Satgas yakni adanya valve dan peralatan di lokasi pengisian BBM untuk kapal yang tertulis status kalibrasi terakhirnya pada 2016. Hal ini tentu melanggar ketentuan metrologi yang mewajibkan pengukuran kalibrasi dilakukan setiap satu tahun sekali.
“Sanksi ini penting karena kondisi keuangan negara sedang sulit, bahkan defisit anggaran mencapai Rp800 triliun lebih. Jangan sampai uang APBN untuk subsidi disalahgunakan dan tidak tepat sasaran,” tegas Ifan.
Ancaman sanksi tegas ini bukan tanpa alasan, sebab terdapat 40 kapal yang menggunakan BBM Solar Subsidi yang dikelola PT ASDP di rute Pelabuhan Merak-Bakauheni. Namun, dari 40 kapal tersebut, ternyata hanya 8 kapal yang dimiliki langsung oleh PT ASDP sebagai BUMN. Sementara 32 kapal lainnya adalah milik swasta yang dikoordinasikan oleh PT ASDP dengan izin dari Kementerian Perhubungan.
Demi semakin menekan penggunaan BBM Solar Subsidi yang jumlahnya mencapai sekitar 1 milyar liter, Ifan menambahkan, sudah seharusnya Pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong konversi penggunaan LNG (liquid natural gas) untuk transportasi laut dan kereta api yang jauh lebih murah, aman, bersih, dan cadangan gasnya berlimpah di dalam negeri.
Temuan lain oleh Kepala BPH Migas beserta tim Satgas yakni adanya valve dan peralatan di lokasi pengisian BBM untuk kapal yang tertulis status kalibrasi terakhirnya pada 2016. Hal ini tentu melanggar ketentuan metrologi yang mewajibkan pengukuran kalibrasi dilakukan setiap satu tahun sekali.
(ars)
Lihat Juga :