Apa Kabar Penyerapan Anggaran?
Senin, 28 Desember 2020 - 07:00 WIB
Di sinilah peran manajemen anggaran dipertaruhkan. Siapa yang bisa dengan cepat merespons adanya pandemi, merekalah yang akan menjadi pemenangnya. Tentu saja, pemenang dalam konteks ini adalah pengalokasian anggaran yang tepat sasaran sehingga tujuan pemulihan ekonomi tercapai.
Ihwal penyerapan anggaran yang selalu disorot Jokowi, juga diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian yang salah satu tugasnya mengawasi jalannya pembangunan di daerah itu mengkritik sejumlah daerah yang masih belum optimal membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB). Hal tersebut seperti disampaikan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga yang mengatakan hingga 10 Desember lalu masih ada Rp247 triliun dana APBN yang belum terealisasi.
Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan karena daerah digadang-gadang sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi nasional di masa Covid-19. Kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi apabila pengelolaan anggarannya benar-benar dilakukan dengan baik.
Pihak Kemendagri juga sudah memperingatkan kepada daerah-daerah yang serapan APBD-nya masih di bawah 75% agar secepatnya merealisasikan belanja daerah. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 346 daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah 75%. Berdasarkan data Kemendagri, penyerapan APBD 2020 terendah yakni di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 44,62%, sedangkan realisasi pendapatan daerahnya 82,09%.
Beberapa daerah lain adalah Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau dan Mahakam Ulu.
Meski ada tuntutan agar bisa ngebut dalam penyerapan anggaran, para kepala daerah juga diimbau tetap berhati-hati dalam merealisasikan belanja daerahnya. Jangan sampai karena terburu-buru dan ingin lepas dari cap “lamban” mereka abai dengan aturan yang ada sehingga berujung di komisi antirasuah. Di sinilah pentingnya agar masyarakat tetap kritis dan selalu mengawal realiasai anggaran agar tepat dalam penyalurannya.
Ihwal penyerapan anggaran yang selalu disorot Jokowi, juga diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian yang salah satu tugasnya mengawasi jalannya pembangunan di daerah itu mengkritik sejumlah daerah yang masih belum optimal membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB). Hal tersebut seperti disampaikan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga yang mengatakan hingga 10 Desember lalu masih ada Rp247 triliun dana APBN yang belum terealisasi.
Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan karena daerah digadang-gadang sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi nasional di masa Covid-19. Kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi apabila pengelolaan anggarannya benar-benar dilakukan dengan baik.
Pihak Kemendagri juga sudah memperingatkan kepada daerah-daerah yang serapan APBD-nya masih di bawah 75% agar secepatnya merealisasikan belanja daerah. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 346 daerah yang realisasi APBD-nya masih di bawah 75%. Berdasarkan data Kemendagri, penyerapan APBD 2020 terendah yakni di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 44,62%, sedangkan realisasi pendapatan daerahnya 82,09%.
Beberapa daerah lain adalah Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau dan Mahakam Ulu.
Meski ada tuntutan agar bisa ngebut dalam penyerapan anggaran, para kepala daerah juga diimbau tetap berhati-hati dalam merealisasikan belanja daerahnya. Jangan sampai karena terburu-buru dan ingin lepas dari cap “lamban” mereka abai dengan aturan yang ada sehingga berujung di komisi antirasuah. Di sinilah pentingnya agar masyarakat tetap kritis dan selalu mengawal realiasai anggaran agar tepat dalam penyalurannya.
Lihat Juga :