Kompetensi 6 Menteri Baru Jokowi Oke, Moral dan Integritas Perlu Diuji

Berikutnya yaitu pergantian Menteri Agama dari Fachrul Razi ke tangan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dari unsur Nahdlatul Ulama (NU). Pergantian posisi menteri agama ini akhirnya dikembalikan ke pakem lama dimana posisi menteri agama seolah menjadi kavling milik NU.

Karyono menduga eksperimen politik Jokowi yang menempatkan Fachrul Razi belum memuaskan. Meski Fachrul berpengalaman sebagai mantan perwira tinggi militer, hasilnya kurang maksimal, tidak sesuai harapan dalam memberantas radikalisme/ekstrimisme beragama yang kian menguat.

“Mungkin itu yang menjadi pertimbangan mengganti dengan Yaqut. Selain memperbaiki kinerja di Kementerian Agama, sosok Yaqut diharapkan lebih berani dan tegas dalam membersih anasir radikalisme/ekstrimisme baik di internal kementerian maupun eksternal,” terangnya.

(Baca: Kata Ekonom Senior Tentang 6 Menteri Baru Jokowi)

Namun di antara keenam nama tersebut, sosok Budi Gunadi Sadikin menjadi di luar mainstream selama ini. Ia menggantikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Padahal, Budi Gunadi bukan berlatar belakang dokter, tetapi lulusan teknik Fisika Nuklir dari ITB dan dikenal sebagai seorang profesional yang memiliki banyak pengalaman di bidang bisnis dan perbankan.

“Keputusan Presiden Jokowi ini justru menarik. Dugaan saya, hal ini berkaitan dengan skema penanganan masalah pandemi Covid-19 yang memerlukan langkah cepat dan tepat. Ini merupakan langkah extra ordinary yang memang dibutuhkan ketika menghadapi kondisi yang luar biasa seperti sekarang ini,” kata dia.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Karyono pun mengaitkan reshuffle dengan paradigma kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan semestinya menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 sebagai visi besar menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Karena itu, ia menilai paradigma kekuasaan harus kembali ke khitah agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Kabinet pemerintahan yang berisikan orang-orang dari pelbagai latar belakang harus memiliki paradigma dan platform yang sama dalam memajukan Indonesia.