Jokowi Akui Data Bermasalah Jadi Kendala Penyaluran Bansos
Rabu, 13 Mei 2020 - 10:52 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa data bermasalah menjadi kendala dalam penyaluran bansos. Sehingga penyaluran di beberapa tempat belum maksimal. Foto/SINDOphoto
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa data bermasalah menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sehingga penyaluran di beberapa tempat belum maksimal.
“Memang ada saru, dua, tiga (tempat) yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki,” ujarnya saat meninjau penyaluran bansos di Kota Bogor, Rabu (13/5/2020). (Baca juga: UU Penanganan COVID-19 Meniadakan Kehadiran Rakyat )
Dia berharap pada tahap selanjutnya data ini dapat lebih perbaiki. Rencananya tahap kedua akan dibagikan di bulan Juni. “Tapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi,” ucapnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini penyaluran program bansos yang dari pemerintah memang belum 100%. Misalnya ssaja untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa baru 10%.
“Jadi mohon masyarajat masih menunggu, menanyakan pada aparat desa. Dan saya juga sangat senang pusat daerah bisa kerja sama sangat baik meskipun ini juga sesuatu yang sangat mendadak,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan jika ada warga yang terdampak belum mendapatkan bantuan bisa mengusulkan ke RT/RW setempat. “Melapor kembali pada RT, pada RW. Sehingga bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan,” pungkasnya. (Baca juga: Perppu 1/2020 Sah Jadi UU, Damai Hari Lubis Bakal Ajukan Lagi Gugatan ke MK )
“Memang ada saru, dua, tiga (tempat) yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki,” ujarnya saat meninjau penyaluran bansos di Kota Bogor, Rabu (13/5/2020). (Baca juga: UU Penanganan COVID-19 Meniadakan Kehadiran Rakyat )
Dia berharap pada tahap selanjutnya data ini dapat lebih perbaiki. Rencananya tahap kedua akan dibagikan di bulan Juni. “Tapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi,” ucapnya.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini penyaluran program bansos yang dari pemerintah memang belum 100%. Misalnya ssaja untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa baru 10%.
“Jadi mohon masyarajat masih menunggu, menanyakan pada aparat desa. Dan saya juga sangat senang pusat daerah bisa kerja sama sangat baik meskipun ini juga sesuatu yang sangat mendadak,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan jika ada warga yang terdampak belum mendapatkan bantuan bisa mengusulkan ke RT/RW setempat. “Melapor kembali pada RT, pada RW. Sehingga bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan,” pungkasnya. (Baca juga: Perppu 1/2020 Sah Jadi UU, Damai Hari Lubis Bakal Ajukan Lagi Gugatan ke MK )
(kri)
tulis komentar anda